Puslitbang Polri Turun ke Tual, Bedah Strategi Penanganan Demonstrasi Demi Kamtibmas yang Humanis

Puslitbang Polri Turun ke Tual, Bedah Strategi Penanganan Demonstrasi Demi Kamtibmas yang Humanis

TUAL Kabarsulselindonesia.web.id  – Tingginya dinamika aksi unjuk rasa di Kota Tual menjadi perhatian serius Kepolisian Republik Indonesia. Untuk memetakan pola penanganan yang lebih efektif, humanis, dan sesuai kebutuhan masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri turun langsung ke Polres Tual melalui kegiatan penelitian tentang Peran Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa Guna Mewujudkan Kamtibmas, yang berlangsung di Aula Jananuraga Polres Tual, Senin (8/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Saefudin Mohammad, S.I.K., didampingi Wakapolres Tual Kompol Roni Ferdinan Manwan, S.Sos., S.H. Turut hadir dalam tim penelitian Kompol Asep Budi Rajat, peneliti dari BRIN Triyono, serta anggota tim lainnya.

Dalam sambutannya, Wakapolres Tual mengungkapkan bahwa wilayah hukum Polres Tual termasuk daerah yang cukup sering menghadapi gelombang demonstrasi dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, pemuda hingga kelompok warga.

"Sebagian besar aksi terjadi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun penanganan perkara hukum yang sedang diproses kepolisian. Kondisi ini menuntut personel kami selalu siap, tenang, dan profesional agar aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum," ujar Kompol Roni.

Ia menegaskan, kehadiran tim Puslitbang Polri menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas personel dalam menangani aksi massa secara persuasif, terukur, dan sesuai aturan hukum.

Sementara itu, Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Saefudin Mohammad menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan bagian dari program strategis Polri dalam mendukung terwujudnya institusi yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Menurutnya, penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan semata, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Penelitian ini menjadi instrumen evaluasi untuk melihat sejauh mana pelayanan kepolisian dalam mengawal unjuk rasa berjalan efektif. Aspirasi masyarakat harus tetap terlindungi, namun stabilitas keamanan dan ketertiban juga wajib dijaga," tegas Saefudin.

Penelitian dilakukan menggunakan metode Mix Method yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya, tim telah menyebarkan survei kepada 251 responden, terdiri dari 199 personel Polri dan 52 warga Kota Tual guna mengukur persepsi publik terhadap kualitas pelayanan dan pengamanan yang dilakukan kepolisian.

Tahap lanjutan yang berlangsung di Polres Tual difokuskan pada wawancara mendalam dengan unsur kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga perwakilan kelompok profesi.

Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan Polri dalam merumuskan model penanganan unjuk rasa yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah, termasuk wilayah seperti Kota Tual yang memiliki dinamika sosial cukup tinggi.

Diskusi dibagi ke dalam beberapa kelompok. Unsur masyarakat dipandu langsung oleh peneliti BRIN, sementara fungsi Reserse, Lalu Lintas, dan Binmas dibahas bersama Kompol Asep Budi Rajat. Adapun fungsi Intelijen, Samapta, dan Brimob dipimpin langsung Ketua Tim Puslitbang Polri.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Polres Tual, Danyon Brimob, unsur Pemerintah Kota Tual, Kesbangpol, Satpol PP, akademisi, para raja adat, tokoh pemuda, perwakilan buruh, pengemudi ojek online, kepala desa, hingga kepala sekolah.

Melalui riset ini, Polri berharap lahir formulasi penanganan demonstrasi yang lebih matang, profesional, dan berorientasi pada dialog, sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara damai tanpa mengorbankan stabilitas keamanan daerah.

Editor : Bruce Elang