PC PMII Mimika Soroti Kisruh BBM: Jangan Hanya Sidak, Pemerintah Harus Buka Data Distribusi ke Publik

PC PMII Mimika Soroti Kisruh BBM: Jangan Hanya Sidak, Pemerintah Harus Buka Data Distribusi ke Publik

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Mimika menilai persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Mimika telah berkembang menjadi persoalan publik yang serius dan tidak bisa lagi diselesaikan hanya melalui inspeksi mendadak (sidak) sesaat. Pemerintah diminta berani membenahi tata kelola distribusi secara menyeluruh dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.14/07/2026

Ketua PC PMII Kabupaten Mimika, Abdullah Rahman Bugis, menegaskan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU yang terus berulang merupakan indikator bahwa sistem distribusi BBM masih menyimpan persoalan mendasar.

Menurutnya, masyarakat setiap hari dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Bahkan tidak sedikit warga yang harus pulang dengan tangan kosong setelah mengantre karena stok telah habis. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, serta mengganggu pelayanan publik.

"Persoalan BBM di Mimika bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini sudah menjadi masalah tata kelola yang harus segera dibenahi secara serius," tegas Abdullah.

PC PMII juga menyoroti berbagai dugaan praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi, hingga permainan oleh oknum yang mengambil keuntungan dari kelangkaan BBM. Jika dugaan tersebut terbukti, maka tindakan tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan yang harus diproses sesuai hukum.

Karena itu, melalui semangat Gerakan Kemaslahatan, PC PMII mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika, Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), aparat penegak hukum, serta seluruh instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di daerah.

PMII menilai pengawasan di lapangan saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah diminta membuka data secara transparan mengenai kuota BBM yang diterima Kabupaten Mimika, jumlah distribusi ke setiap SPBU, hingga mekanisme penyalurannya.

"Keterbukaan data sangat penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya. Jangan sampai ruang informasi yang tertutup justru memunculkan berbagai spekulasi dan asumsi liar di tengah masyarakat," ujar Abdullah.

Menurut PC PMII, BBM merupakan kebutuhan strategis yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memastikan distribusinya berjalan adil, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penimbunan maupun penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi.

PC PMII Kabupaten Mimika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal tata kelola distribusi BBM agar lebih bersih, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Di akhir pernyataannya, Abdullah Rahman Bugis menegaskan bahwa penyelesaian persoalan BBM tidak boleh berhenti pada sidak yang bersifat seremonial. Pemerintah harus berani membongkar akar persoalan distribusi, membuka seluruh data kepada publik, serta menindak tegas setiap pelanggaran agar kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola distribusi BBM dapat dipulihkan.

Penulis : Gunawan F

Editor    : Bruce Elang