APBD Rp5,6 Triliun, Mimika Malah Dihantui Dugaan Korupsi: Publik Sindir Aparat “Pegang Senjata Tanpa Peluru, Pasal Tipikor Hanya Pajangan”

APBD Rp5,6 Triliun, Mimika Malah Dihantui Dugaan Korupsi: Publik Sindir Aparat “Pegang Senjata Tanpa Peluru, Pasal Tipikor Hanya Pajangan”

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id — Kabupaten Mimika dengan APBD raksasa mencapai Rp5,6 triliun kini justru menjadi sorotan tajam publik akibat rentetan dugaan korupsi, nepotisme, permainan jabatan, hingga skandal anggaran puluhan miliar rupiah yang menyeret birokrasi dan lingkaran kekuasaan di era kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.

Di tengah janji pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua, masyarakat kini mulai mempertanyakan secara terbuka arah pengelolaan uang daerah yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.19/05/2026

Ke mana sebenarnya uang rakyat Mimika mengalir? Mengapa daerah dengan APBD terbesar justru terus dipenuhi dugaan skandal? Dan apakah Otonomi Khusus kini hanya berubah menjadi panggung bancakan elite dan permainan proyek?

Kemarahan publik terus membesar karena satu per satu dugaan kasus bermunculan tanpa penuntasan hukum yang jelas.

Beberapa kasus yang kini menjadi sorotan keras masyarakat di antaranya:

Dugaan Skandal Pengadaan Pesawat dan Helikopter

Pengadaan pesawat dan helikopter menggunakan uang daerah memunculkan banyak tanda tanya besar terkait urgensi, transparansi, hingga dugaan pemborosan anggaran.

Dugaan Carut-Marut MTQ dan Isu Jual Beli Jabatan

Kegiatan MTQ yang seharusnya menjadi agenda keagamaan justru terseret isu dugaan permainan anggaran dan praktik jual beli jabatan yang disebut-sebut melibatkan lingkaran kekuasaan.

Dugaan Proyek Siluman Lahan 150 Hektar Rp22,5 Miliar

Proyek pembukaan lahan 150 hektar di enam distrik melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan kini menjadi simbol kemarahan publik karena hasil pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan anggaran fantastis Rp22,5 miliar.

Warga bahkan mulai menyebut proyek tersebut sebagai “ladang korupsi berjamaah” karena kondisi lapangan disebut minim bukti nyata.

Dugaan Pembayaran Tanah Petrosea Rp11 Miliar

Kasus pembayaran tanah Petrosea senilai Rp11 miliar juga mulai dipertanyakan publik karena dinilai tidak transparan dan minim penjelasan resmi.

Rotasi Jabatan Diduga Sarat Nepotisme

Mutasi dan rotasi birokrasi di lingkungan Pemda Mimika disebut lebih mengutamakan kedekatan politik dan loyalitas kelompok dibanding kompetensi dan profesionalisme.

“Sekarang jabatan bukan soal kemampuan, tapi soal siapa dekat penguasa,” kecam warga.

Dana Hibah Pilkada Rp28 Miliar Jadi Sorotan

Dana hibah Pilkada Mimika senilai Rp28 miliar juga mulai menjadi perhatian publik terkait pengelolaan dan penggunaan anggarannya.

Jika ditotal, berbagai dugaan kasus tersebut diperkirakan menyentuh angka sekitar Rp92,5 miliar. Namun bagi masyarakat Mimika, yang paling hancur bukan hanya keuangan negara, melainkan runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan makna Otsus itu sendiri.

“Otsus di Mimika tinggal slogan. Uang triliunan berputar di elite, sementara rakyat tetap hidup susah,” kritik seorang tokoh masyarakat.

Kemarahan publik kini juga diarahkan kepada aparat penegak hukum yang dinilai belum menunjukkan keberanian membongkar dugaan korupsi besar di Mimika.

Masyarakat bahkan melontarkan sindiran pedas terhadap lemahnya penegakan hukum:

“Pegang senjata tapi tidak ada peluru. Pegang Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, tapi koruptor tetap bebas berkeliaran.”

Publik mulai curiga hukum hanya tajam untuk rakyat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat dan elite kekuasaan.

“Kalau memang ada korupsi, bongkar sampai ke akar. Jangan cuma ramai saat konferensi pers lalu hilang tanpa tersangka,” tegas aktivis masyarakat sipil.

Kini desakan masyarakat mengarah kepada Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK agar segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dugaan skandal anggaran di Mimika sebelum kepercayaan rakyat benar-benar runtuh total.

Satu suara kemarahan kini menggema keras di tanah Mimika:

“Jangan jadikan Otsus Papua sebagai ladang korupsi elite sementara rakyat asli Papua terus hidup dalam janji, kemiskinan, dan penderitaan.”

Pemburu