Pigai Tegaskan HAM Papua Tak Boleh Kalah oleh Polemik Saham: Hak Warga Harus Jadi Prioritas

Pigai Tegaskan HAM Papua Tak Boleh Kalah oleh Polemik Saham: Hak Warga Harus Jadi Prioritas

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua dinilai tidak boleh tenggelam dalam tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik. Perlindungan terhadap warga sipil, pemenuhan hak dasar, keselamatan masyarakat, serta penyelesaian persoalan kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas utama negara.17/8/26

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa perhatian terhadap Papua harus diarahkan pada persoalan-persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Agenda HAM, menurutnya, harus menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, bukan semata-mata terjebak pada perdebatan mengenai kepentingan ekonomi, termasuk polemik kepemilikan 10 persen saham.

Pandangan tersebut mendapat perhatian dari salah satu tokoh pemuda Mimika, Dianu Omaleng. Ia menilai arah kebijakan pemerintah di Papua perlu terus dikawal agar persoalan HAM tidak bergeser dari substansi utamanya.

Menurut Dianu, masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara yang nyata, terutama bagi warga yang terdampak konflik, masyarakat sipil yang berada di wilayah rawan, para pengungsi, serta kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hak-hak dasarnya.

  “Papua bukan hanya bicara tentang saham dan sumber daya alam. Papua juga berbicara tentang manusia, keselamatan, keadilan, dan hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi negara,” tegas Dianu.»

Ia menilai, kekayaan sumber daya alam Papua harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak masyarakat. Jangan sampai pembahasan mengenai investasi, saham, maupun kepentingan ekonomi justru membuat persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat kehilangan perhatian.

Karena itu, komitmen pemerintah terhadap HAM di Papua dinilai harus dibuktikan melalui kebijakan yang konkret, perlindungan warga sipil, akses terhadap pelayanan dasar, serta penyelesaian berbagai persoalan kemanusiaan secara adil dan bermartabat.

Kini publik Papua menunggu pembuktian. Bukan sekadar pernyataan tentang HAM, tetapi sejauh mana komitmen tersebut benar-benar hadir di tengah masyarakat dan mampu memberikan rasa aman, keadilan, serta pemenuhan hak bagi warga Papua.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya janji, tetapi kehadiran negara yang dapat dirasakan secara nyata,” tutup Dianu Omaleng.

Editor: Bruce Elang