Warga Jila Tak Hanya Dilanda Kekeringan, 9 Perempuan Disandera: Elly Nitabugin Desak Presiden Turun Tangan

Warga Jila Tak Hanya Dilanda Kekeringan, 9 Perempuan Disandera: Elly Nitabugin Desak Presiden Turun Tangan

JILA, Mimika Kabatsulselindonesia.web.id — Krisis kemanusiaan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, disebut tidak lagi sebatas persoalan kekeringan dan keterbatasan bahan makanan. Di tengah kondisi masyarakat yang terisolasi di kawasan hutan belantara, muncul pula laporan mengenai penembakan dan penyanderaan terhadap warga, termasuk sembilan perempuan.

Kondisi tersebut disampaikan tokoh pemuda Jila, Elly Nitabugin, dalam rekaman video yang dibuat dari Jila, Selasa (15/9/2026).

Menurut Elly, masyarakat Jila saat ini menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Warga bukan hanya kesulitan memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga diliputi ketakutan akibat adanya aksi kekerasan bersenjata serta penyanderaan terhadap warga perempuan.

 “Warga tidak hanya mengalami kekeringan. Masyarakat juga dalam kondisi mengungsi akibat penembakan dan penyanderaan sembilan perempuan. Ini membuat kesedihan masyarakat semakin berat di tengah hutan belantara,” ujar Elly Nitabugin.»

Elly menilai situasi tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Ia meminta negara tidak membiarkan masyarakat Jila menghadapi situasi kemanusiaan tersebut sendirian.

Menurutnya, apabila laporan mengenai penembakan dan penyanderaan tersebut benar, maka persoalannya tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan keamanan biasa. Negara harus memastikan keselamatan warga sipil, khususnya perempuan dan kelompok rentan, sekaligus memastikan akses terhadap pangan, tempat aman, pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum.

“Saya sebagai tokoh pemuda meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPR RI, Menteri Sosial dan seluruh pihak terkait agar turun tangan melihat langsung kondisi masyarakat Jila,” tegasnya.

Jangan Sampai Warga Sipil Menjadi Korban

Elly menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban dari konflik maupun kekerasan bersenjata.

Ia meminta aparat negara mengedepankan keselamatan warga dalam setiap tindakan di lapangan serta segera memastikan keberadaan dan kondisi sembilan perempuan yang disebut dalam laporannya.

“Jangan sampai masyarakat sipil, ibu-ibu dan nona-nona menjadi korban. Mereka harus diselamatkan dan dilindungi,” tegas Elly.

Secara hukum, perlindungan terhadap warga sipil dan penghormatan terhadap martabat manusia memiliki landasan kuat. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang. UU tersebut juga memberikan perhatian terhadap larangan penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Indonesia juga telah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).

Sementara itu, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai pencegahan konflik, penghentian konflik, pemulihan pascakonflik, serta tindakan darurat untuk penyelamatan dan perlindungan korban.

Jika dalam situasi tersebut terdapat kekerasan seksual terhadap perempuan, ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga relevan karena mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan dan pemulihan korban.

Negara Diminta Tidak Menutup Mata

Dalam konteks Jila, tuntutan utama masyarakat bukan sekadar bantuan pangan. Mereka juga membutuhkan jaminan keselamatan.

Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama aparat keamanan perlu segera memastikan fakta di lapangan: apakah benar terjadi penembakan, siapa korbannya, apakah benar terdapat sembilan perempuan yang disandera, di mana mereka berada, serta bagaimana kondisi keselamatan mereka.

Semua laporan tersebut harus diperiksa secara profesional dan transparan agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketakutan dan informasi yang simpang siur.

Jila membutuhkan negara yang hadir—bukan hanya ketika keadaan sudah memburuk, tetapi ketika warga mulai kehilangan rasa aman dan harapan.

“Kami berharap pemerintah segera turun tangan. Jangan biarkan masyarakat Jila menderita sendirian di tengah hutan belantara. Selamatkan warga kami dan pastikan perempuan-perempuan yang disebut disandera itu mendapat perlindungan,” tutup Elly Nitabugin. (****)