Rp85,8 Miliar Dibakar di Landasan? Pesawat dan Helikopter Pemkab Mimika Kini Jadi Bangkai Besi, Rakyat Hanya Warisi Janji Kosong”

“Rp85,8 Miliar Dibakar di Landasan? Pesawat dan Helikopter Pemkab Mimika Kini Jadi Bangkai Besi, Rakyat Hanya Warisi Janji Kosong”

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — Skandal aset udara Pemerintah Kabupaten Mimika kini mulai menyerupai potret telanjang buruknya pengelolaan uang rakyat. Puluhan miliar rupiah APBD digelontorkan untuk membeli pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan Helikopter Airbus H125, tetapi yang tersisa hari ini diduga hanya besi tua yang membusuk di hanggar Bandara Mozes Kilangin.16/05/2026

Nilai proyeknya tidak main-main: Rp85,8 miliar.

Namun pertanyaan besarnya sederhana: di mana manfaatnya untuk rakyat?

Di tengah masyarakat pedalaman yang masih kesulitan akses transportasi, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan dasar, pemerintah justru terlihat sibuk mengoleksi aset mewah yang akhirnya terbengkalai. Pesawat dan helikopter yang dulu dipamerkan sebagai simbol kemajuan daerah kini berubah menjadi simbol kegagalan, pemborosan, dan dugaan perencanaan yang amburadul.

Ironisnya, uang Rp85,8 miliar itu bukan uang pribadi pejabat. Itu uang rakyat Mimika. Uang dari pajak, dana negara, dan hasil kekayaan daerah yang seharusnya kembali untuk kepentingan masyarakat. Tetapi hari ini publik justru menyaksikan aset miliaran rupiah terparkir mati tanpa arah, tanpa manfaat nyata, dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Lebih memalukan lagi, aset yang seharusnya melayani masyarakat pedalaman kini justru terlihat seperti proyek pencitraan gagal yang berakhir menjadi bangkai besi di bandara.

Publik pun mulai curiga: apakah pengadaan ini benar-benar dirancang untuk kebutuhan rakyat, atau hanya ambisi proyek elit yang miskin perencanaan?

Sebab jika sejak awal operasional, perawatan, SDM, hingga skema pemanfaatannya tidak siap, maka pembelian pesawat dan helikopter itu layak dipertanyakan secara serius. Jangan sampai APBD hanya dijadikan ajang belanja mewah tanpa hitungan matang, sementara rakyat dipaksa terus hidup dalam keterbatasan.

Yang lebih mengkhawatirkan, hingga kini belum terlihat penjelasan terbuka yang mampu menjawab kemarahan publik:

Siapa yang paling bertanggung jawab atas proyek ini?

Berapa kerugian daerah akibat aset mangkrak?

Berapa biaya perawatan setiap tahun?

Mengapa aset tidak dimanfaatkan maksimal?

Apakah pengadaan ini sudah diaudit secara menyeluruh?

Kasus ini dinilai tidak bisa berhenti pada alasan teknis semata. Sebab ketika uang rakyat puluhan miliar berubah menjadi barang mati, maka persoalannya sudah masuk wilayah moral dan tanggung jawab hukum.

Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum, auditor negara, dan lembaga pengawas untuk turun tangan mengusut total skandal aset udara tersebut. Jangan sampai pesawat dan helikopter miliaran rupiah hanya menjadi monumen keserakahan anggaran yang dibiarkan berkarat tanpa rasa malu.

Karena bagi rakyat kecil, melihat Rp85,8 miliar menganggur di hanggar bukan sekadar soal aset rusak — tetapi bukti nyata betapa mudahnya uang rakyat dihabiskan, sementara penderitaan masyarakat tetap dibiarkan terbang tanpa tujuan.

"Pemburu Korup"