Listrik Desa Nurnyaman Mangkrak Sejak 2019, Tokoh Adat Pertanyakan Kontraktor: "Jangan Jadikan Rakyat Korban Janji Negara"

Listrik Desa Nurnyaman Mangkrak Sejak 2019, Tokoh Adat Pertanyakan Kontraktor: "Jangan Jadikan Rakyat Korban Janji Negara"

Dawelor Kabarsulselindonesia.web.id

Mangkraknya proyek penyambungan listrik masuk desa di Pulau Dawelor, Kabupaten Maluku Tenggara, kembali menuai sorotan. Setelah bertahun-tahun tak kunjung tuntas, sejumlah tokoh adat mulai angkat bicara dan mempertanyakan tanggung jawab kontraktor maupun pihak terkait atas proyek yang dimulai pada Tahun Anggaran 2019 tersebut.06/07/2026

Salah satu tokoh adat Desa Nurnyaman, Orgenes Kolyey, saat dikonfirmasi media ini pekan lalu mengaku kecewa terhadap pelaksanaan proyek penyambungan listrik yang mencakup Desa Watuwei, Desa Nurnyaman, dan Desa Wiratan.

Menurut Kolyey, di Desa Nurnyaman pekerjaan hanya sebatas pemasangan jaringan di dalam desa dan tidak pernah dilanjutkan hingga tersambung ke jaringan induk. Akibatnya, masyarakat hingga kini belum menikmati aliran listrik sebagaimana dijanjikan pemerintah.

"Program ini menjadi harapan besar masyarakat. Kami percaya negara hadir membawa perubahan, dari kampung yang gelap menjadi terang. Tetapi kenyataannya justru menyisakan kekecewaan yang mendalam," ujar Kolyey.

Ia menjelaskan bahwa hingga proyek berakhir pada 2023, hanya Desa Watuwei dan Desa Wiratan yang disebut telah menikmati penyelesaian pemasangan. Sementara di Desa Nurnyaman, ratusan tiang listrik dan gulungan kabel disebut ditinggalkan begitu saja di pesisir pantai setelah kontraktor meninggalkan lokasi.

"Kami merasa diperlakukan tidak adil. Dua desa menikmati listrik, sedangkan Desa Nurnyaman hanya menjadi saksi tiang-tiang dan kabel yang terbengkalai. Kontraktor pergi, tetapi persoalan tidak pernah diselesaikan," katanya.

Kolyey juga mengaku menemukan kejanggalan selama proses pekerjaan berlangsung. Menurutnya, proyek tersebut tidak memasang papan informasi proyek sebagaimana lazimnya pekerjaan yang dibiayai oleh anggaran negara.

"Ini menggunakan uang negara, uang rakyat. Masyarakat berhak mengetahui siapa pelaksananya, berapa nilai anggarannya, dan bagaimana progres pekerjaannya. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek proyek, sementara hasilnya ditelantarkan," tegasnya.

Ia menambahkan, sebagian tiang listrik yang sebelumnya berada di Desa Nurnyaman kini telah dipindahkan ke Kantor PLN Watuwei. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kepastian penyelesaian proyek tersebut.

"Bagi kami, tindakan itu menimbulkan rasa ketidakadilan. Apakah masyarakat Desa Nurnyaman bukan bagian dari warga negara yang juga berhak menikmati pelayanan dasar? Listrik adalah kebutuhan pokok yang menjadi hak setiap warga," ujarnya.

Lebih lanjut, Kolyey meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap proyek tersebut, termasuk penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

"Kami meminta proyek ini diaudit secara terbuka. Bila ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum harus bertindak. Jangan sampai anggaran negara habis, tetapi masyarakat tetap hidup dalam kegelapan," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab belum tuntasnya penyambungan listrik di Desa Nurnyaman. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Penulis: Ever M

Editor: Bruce Elang