Kapolri Didesak Evaluasi Kapolres Mimika, Kasat Reskrim Dan Kasat Intelkam: Skandal Jembatan Waa–Banti Makin Liar, Publik Curiga Ada “main Mata”

Mimika, Kabarsulselindonesia.web.id | Proyek pembangunan Jembatan Waa–Banti senilai Rp11,8 miliar kembali memantik sorotan tajam publik di Kabupaten Mimika. Proyek yang dibiayai dari APBD tersebut kini bukan hanya dipersoalkan karena diduga mangkrak dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, tetapi juga karena munculnya berbagai tudingan liar mengenai kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat dalam penanganan kasusnya.

Sejumlah elemen masyarakat mulai mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Polres Mimika, termasuk Kapolres, Kasat Reskrim, dan Kasat Intelkam, menyusul munculnya dugaan adanya kedekatan antara pihak kontraktor dan oknum aparat penegak hukum.

Desakan tersebut muncul karena publik menilai penanganan kasus proyek Waa–Banti berjalan lamban dan minim keterbukaan. Hingga kini, belum terlihat perkembangan signifikan terkait proses penyelidikan maupun langkah hukum yang transparan kepada masyarakat.

Jembatan yang semestinya menjadi akses vital warga kini justru disebut-sebut sebagai simbol kegagalan pembangunan. Masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran yang dikabarkan telah cair sepenuhnya, sementara kondisi proyek di lapangan dinilai jauh dari harapan.

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan bahkan menyebut adanya dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak agar perkara tersebut tidak berkembang. Namun demikian, tudingan tersebut hingga kini belum terbukti dan belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum terkait kebenaran informasi itu.

Jika dugaan tersebut benar, maka perkara Waa–Banti tidak lagi sekadar proyek bermasalah, tetapi berpotensi menyeret persoalan serius terkait integritas penegakan hukum dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Publik juga menyoroti sikap aparat yang dinilai lebih banyak diam dibanding memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Penanganan kasus yang dianggap “jalan di tempat” memunculkan spekulasi bahwa perkara ini sengaja diperlambat hingga perhatian publik mereda.

Pergantian pejabat di internal reserse kriminal turut memicu tanda tanya baru. Warga menilai setiap pergantian jabatan justru membuat penanganan perkara semakin kabur tanpa kepastian.

Kini tekanan publik mengarah langsung ke Mabes Polri. Masyarakat meminta Kapolri turun tangan untuk memastikan tidak ada praktik mafia proyek maupun dugaan permainan kasus yang mencoreng nama institusi kepolisian.

Kasus Jembatan Waa–Banti hari ini telah menjadi sorotan serius masyarakat Mimika: proyek dipersoalkan, anggaran dipertanyakan, penanganan hukum dinilai lamban, sementara kepercayaan publik terhadap aparat terus diuji.

“Jangan biarkan hukum terlihat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.”

 

"Pemburu Korup"