EDOARDUS RAHAWADAN TEGAS: HENTIKAN NARASI YANG SUDUTKAN SUKU KEI DI TIMIKA, JANGAN SERET IDENTITAS SUKU KE DALAM POLEMIK POLITIK!

TIMIKA, PAPUA TENGAH Kabarsulselindonesia.web.id  — Pengamat Kebijakan Publik, Edoardus Rahawadan, meminta masyarakat Kabupaten Mimika agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi di media sosial yang dinilai menyudutkan masyarakat Suku Kei dalam polemik seputar Bupati Mimika, Johannes Rettob. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membangun stigma terhadap kelompok etnis tertentu.

Edoardus menilai, penyebaran informasi yang mengaitkan sikap individu dengan identitas suatu suku berpotensi memperkeruh suasana dan merusak hubungan sosial yang selama ini terbangun di tengah keberagaman masyarakat Mimika.

Menurutnya, setiap informasi yang beredar harus diperiksa kebenarannya sebelum dipercaya atau disebarluaskan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi, terlebih jika berpotensi memicu kebencian antarkelompok.

“Jangan membangun opini dengan menyudutkan satu suku hanya karena polemik yang berkaitan dengan seorang pejabat. Kalau ada pihak yang menyampaikan pendapat atau melakukan pembelaan secara berlebihan, persoalkan tindakan orang tersebut berdasarkan fakta. Jangan menggeneralisasi seluruh masyarakat Suku Kei,”** tegas Edoardus dalam keterangannya.

Johannes Rettob Bupati untuk Seluruh Masyarakat Mimika

Edoardus juga menyoroti pentingnya menempatkan identitas dan jabatan kepala daerah secara proporsional. Ia menyebut Johannes Rettob sebagai putra Mimika yang, menurut keterangannya, berasal dari Suku Kamoro. Namun, ia menegaskan bahwa identitas etnis seorang kepala daerah tidak boleh dijadikan dasar untuk membatasi dukungan, kritik, ataupun tanggung jawab pemerintahan.

Menurut Edoardus, ketika seseorang menjabat sebagai Bupati Mimika, tanggung jawabnya melekat kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan. 15/10/2026

“Johannes Rettob adalah Bupati Mimika, bukan bupati untuk satu kelompok tertentu. Karena itu, penilaian terhadap kepemimpinan beliau harus didasarkan pada kebijakan, kinerja, dan tanggung jawab pemerintahan. Jangan sampai persoalan politik justru berubah menjadi pertentangan antarsuku,”** ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa klaim mengenai asal-usul seseorang sebaiknya disampaikan berdasarkan keterangan keluarga, data yang relevan, serta pengakuan tokoh adat yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah keluarga tersebut.

Jangan Samakan Oknum dengan Seluruh Komunitas Suku Kei

Lebih lanjut, Edoardus mengingatkan bahwa tindakan atau pernyataan seseorang tidak dapat serta-merta dianggap mewakili sikap seluruh komunitas. Jika terdapat individu yang dinilai membela seorang pejabat secara berlebihan, persoalan tersebut harus dinilai secara objektif berdasarkan tindakan dan bukti yang tersedia.

Ia menduga sikap sebagian pihak yang dipersoalkan bisa berkaitan dengan kepentingan politik atau hubungan pribadi. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan dan tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh kelompok tertentu secara keseluruhan.

“Kalau ada oknum yang bertindak berlebihan, silakan dikritik secara terbuka dan berdasarkan fakta. Tetapi jangan menjadikan nama Suku Kei sebagai sasaran. Suku bukan pelaku kolektif dari setiap tindakan individu. Menggeneralisasi satu komunitas hanya akan memperlebar persoalan dan merugikan masyarakat yang tidak terlibat,”** tegasnya.

Mimika Membutuhkan Persatuan, Bukan Provokasi

Edoardus mengajak tokoh adat, tokoh agama, pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga situasi tetap kondusif. Ia meminta masyarakat mengedepankan dialog, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menggunakan identitas kesukuan sebagai alat untuk menyerang pihak lain.

Menurutnya, keberagaman etnis merupakan bagian penting dari kehidupan sosial Mimika. Karena itu, setiap persoalan politik maupun pemerintahan harus diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, bukan dengan membangun prasangka terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap kepala daerah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta. Sebaliknya, pembelaan terhadap pejabat pun tidak boleh menghilangkan ruang bagi kritik publik.

“Mimika ini rumah bersama. Jangan biarkan perbedaan pilihan politik, kepentingan pribadi, atau polemik di media sosial merusak persaudaraan yang sudah dibangun selama ini. Kritik boleh keras, perbedaan pendapat boleh tajam, tetapi jangan pernah menjadikan suku sebagai sasaran permusuhan,”** tutup Edoardus Rahawadan.

Editor: Bruce Elang