RAKYAT HAUS, PEMERINTAH PANEN PENGHARGAAN"

"RAKYAT HAUS, PEMERINTAH PANEN PENGHARGAAN"

TIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id Di saat Pemerintah Kabupaten Mimika sibuk menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas capaian kinerja, masyarakat Distrik Jita justru masih bergulat dengan persoalan paling mendasar: air bersih yang tak kunjung mengalir.

Lima tahun berlalu sejak proyek penyediaan air bersih dibangun, namun hingga kini manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Pipa telah terpasang, anggaran telah digunakan, laporan mungkin telah selesai dibuat, tetapi air yang dijanjikan tak pernah benar-benar hadir di rumah-rumah warga.

Kondisi ini memantik kritik keras dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Timika. Ketua GMKI Timika, Louis Fernando Afeanpah, menilai situasi tersebut sebagai ironi besar di tengah derasnya arus penghargaan yang diterima pemerintah daerah.23/06/2026

"Ketika rakyat masih kesulitan mendapatkan air bersih, lalu pemerintah merayakan penghargaan, publik berhak bertanya: penghargaan itu sebenarnya diberikan atas keberhasilan yang mana?" tegas Louis.

Menurutnya, air bersih bukan sekadar program pembangunan, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, mangkraknya proyek air bersih selama bertahun-tahun tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa.

"Ini bukan lagi soal pipa yang tidak berfungsi. Ini soal hak masyarakat yang diabaikan. Ini soal akuntabilitas pemerintah yang harus dipertanyakan," ujarnya.

Louis menilai selama ini keberhasilan pembangunan terlalu sering diukur dari laporan administrasi, serapan anggaran, dan tumpukan dokumen pertanggungjawaban, sementara kondisi riil masyarakat justru luput dari perhatian.

"Pemerintah jangan terjebak pada euforia angka dan penghargaan. Bagi masyarakat Jita, ukuran keberhasilan sangat sederhana: apakah air mengalir atau tidak. Jika tidak mengalir, maka proyek itu gagal memenuhi tujuan utamanya," katanya.

GMKI Timika juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan terhadap proyek tersebut. Mereka mempertanyakan bagaimana sebuah proyek yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dapat berlarut-larut selama lima tahun tanpa penyelesaian yang jelas.

"Siapa yang mengawasi? Siapa yang mengevaluasi? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu wajib dijawab secara terbuka kepada publik," ujar Louis.

Lebih jauh, GMKI mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga penggunaan anggaran.

Bahkan jika ditemukan indikasi penyimpangan atau kegagalan yang berpotensi merugikan keuangan negara, GMKI meminta aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit investigatif secara transparan.

"Jangan biarkan proyek publik berubah menjadi monumen kegagalan pembangunan. Jika ada unsur kelalaian atau penyimpangan, harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Bagi GMKI, persoalan Jita menjadi cermin penting bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada seremoni peresmian dan pencitraan birokrasi. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar berfungsi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Rakyat tidak minum penghargaan. Rakyat tidak hidup dari piagam. Rakyat membutuhkan air bersih yang mengalir setiap hari. Itu kebutuhan nyata yang harus dijawab pemerintah," kata Louis.

GMKI juga mendorong perubahan paradigma pembangunan di wilayah pesisir dan pedalaman Mimika. Menurut mereka, proyek tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan operasional, pemeliharaan, dan pengawasan yang efektif.

Di akhir pernyataannya, Louis mengingatkan bahwa ukuran tertinggi keberhasilan pemerintah bukanlah jumlah trofi yang dipajang di ruang kerja pejabat, melainkan sejauh mana hak-hak dasar masyarakat terpenuhi.

"Jangan biarkan masyarakat Jita terus menunggu dalam dahaga, sementara penghargaan terus berdatangan ke meja pemerintah. Sebab penghargaan terbaik bagi sebuah pemerintahan bukanlah piala, melainkan ketika rakyat benar-benar merasakan manfaat pembangunan," pungkasnya.

Editor : Bruce Elang