Pintu Masuk Mimika Jangan Dibiarkan Semrawut: DPRD-Pemda Dituntut Berhenti Omon-Omon,Mulai Berbenahi"

"Pintu Masuk Mimika Jangan Dibiarkan Semrawut: DPRD-Pemda Dituntut Berhenti Omon-Omon,Mulai Berbenahi"

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika tidak boleh lagi menjadikan persoalan pelabuhan sebatas bahan rapat, pernyataan politik, atau wacana yang berulang tanpa penyelesaian nyata. Pelabuhan merupakan pintu masuk utama Kabupaten Mimika, sehingga buruknya regulasi, lemahnya infrastruktur dan tata kelola yang tidak tertib harus segera dibenahi secara serius dan terukur.

Tokoh Mimika, Yunus Wanenda S.PAK M.Pd, secara tegas mendorong DPRD Mimika tidak hanya “omon-omon”, tetapi menggunakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk memaksa lahirnya pembenahan konkret di sektor perhubungan laut.

Menurut Yunus Wanenda S.PAK M.Pd, Pemda Mimika juga tidak boleh berjalan sendiri. Pemerintah daerah harus bergandengan tangan dengan DPRD untuk mengevaluasi seluruh aspek yang berkaitan dengan pelabuhan, mulai dari regulasi, infrastruktur, manajemen pelabuhan, hingga tata kelola buruh dan kelembagaan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.29/8/26

“Tidak usah terlalu omon-omon. Yang dibutuhkan sekarang adalah kerja nyata. DPRD harus mendorong Perhubungan Laut dan Pemda Mimika memperbaiki regulasi, infrastruktur dan manajemen pelabuhan. Ini jauh lebih penting karena pelabuhan adalah pintu masuk rumah kita, Kabupaten Mimika,” tegas Yunus.

Ia menilai, apabila pintu masuk daerah saja tidak mampu ditata dengan baik, maka sulit bagi pemerintah berbicara tentang pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan wajah Mimika sebagai daerah yang sedang berkembang.

Yunue Wanenda juga meminta seluruh unsur yang beraktivitas di kawasan pelabuhan, termasuk koperasi, KP3 Laut, Polsek Pelabuhan Laut, pengelola pelabuhan dan buruh pelabuhan, bekerja berdasarkan aturan serta kewenangan masing-masing.

“Jangan sampai banyak lembaga ada di pelabuhan, tetapi tata kelolanya tidak jelas. Semua harus bekerja sesuai aturan dan kewenangannya. Pemerintah harus hadir memastikan sistemnya berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, ketertinggalan Mimika dalam pengelolaan sektor perhubungan laut tidak boleh terus dibiarkan. Daerah lain terus berbenah, sementara Mimika masih berkutat pada persoalan mendasar yang seharusnya sudah dapat diselesaikan melalui kebijakan dan koordinasi pemerintah.

Karena itu, Wanenda mendesak DPRD Mimika menjadikan persoalan pelabuhan sebagai agenda prioritas, bukan isu yang baru dibicarakan ketika muncul masalah.

Ia berharap DPRD melakukan pengawasan secara serius dan meminta Pemda menyusun langkah pembenahan yang jelas, termasuk target, anggaran, regulasi dan mekanisme evaluasi.

“Kita jangan hanya pandai bicara pembangunan. Kalau pelabuhan sebagai pintu masuk daerah saja masih tertinggal, maka pemerintah harus berani mengakui ada pekerjaan besar yang belum diselesaikan,” tandasnya.

Bagi Yunus Wanenda, pembenahan pelabuhan bukan sekadar mempercantik kawasan atau membangun fasilitas fisik. Yang lebih penting adalah membangun sistem pelabuhan yang tertib, transparan, profesional dan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun buruh.

Sebab itu, DPRD dan Pemda Mimika kini ditantang membuktikan apakah kritik masyarakat hanya akan menjadi konsumsi pemberitaan atau benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan.

Mimika tidak membutuhkan lebih banyak omongan. Mimika membutuhkan pelabuhan yang tertata dan pemerintah yang bekerja Atternatif judul yang lebih tajam."tutup Wanenda

Editor : Bruce Elang