JANGAN PAKSA PROSES CEPAT! Kepala Distrik Mimika Baru Tegaskan Verifikasi Tanah Tidak Bisa Asal Teken

JANGAN PAKSA PROSES CEPAT! Kepala Distrik Mimika Baru Tegaskan Verifikasi Tanah Tidak Bisa Asal Teken

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, akhirnya angkat bicara terkait banyaknya masyarakat yang sedang mengurus Surat Pelepasan Klaim dan Penguasaan Fisik atas Tanah. Ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan hanya karena adanya desakan atau kepentingan tertentu.

Menurut Merlyn, setiap berkas yang masuk wajib melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga pengecekan langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada data fiktif, batas tanah yang kabur, maupun klaim sepihak yang berpotensi memicu sengketa di kemudian hari.

"Pemerintah tidak ingin menerbitkan dokumen yang nantinya justru menjadi sumber konflik baru di tengah masyarakat," tegas Merlyn, Jumat (29/5/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemerintah Distrik Mimika Baru tidak ingin terjebak dalam praktik administrasi yang serba cepat tetapi berisiko menimbulkan persoalan hukum di masa depan.

Merlyn menegaskan, setiap lokasi yang diajukan harus ditinjau secara langsung untuk memastikan riwayat penguasaan lahan, kejelasan batas-batas tanah, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek yang dimohonkan.

Langkah ini dinilai penting mengingat persoalan pertanahan di Mimika selama ini kerap memunculkan tumpang tindih klaim yang berujung pada konflik antarwarga bahkan sengketa hukum berkepanjangan.

"Ketelitian adalah harga mati. Kami tidak ingin ada dokumen yang diterbitkan tanpa dasar yang jelas dan kuat," ujarnya.

Pemerintah Distrik Mimika Baru juga menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan urutan berkas yang masuk. Tidak ada jalur khusus, tidak ada perlakuan istimewa, dan tidak ada ruang bagi praktik yang dapat mencederai kepastian hukum masyarakat.

Karena itu, masyarakat yang saat ini masih menunggu penyelesaian administrasi diminta untuk bersabar dan memberikan ruang bagi tim verifikasi menjalankan tugasnya secara profesional.

Pesan yang ingin disampaikan jelas: lebih baik menunggu sedikit lebih lama daripada menerbitkan dokumen yang kelak menjadi bom waktu sengketa tanah. Di tengah meningkatnya nilai ekonomi lahan di Mimika, kehati-hatian bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan demi melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah konflik yang lebih besar di kemudian hari.

Mimika, 30 Mei 2026Judul yang lebih keras:

Jangan Paksa Teken Surat Tanah! Kepala Distrik Mimika Baru Pilih Teliti daripada Menyesal

Tak Ada Jalur Kilat Urus Tanah di Mimika Baru, Merlyn Temorubun: Semua Harus Diverifikasi

Cegah Mafia dan Sengketa Lahan, Distrik Mimika Baru Perketat Proses Pelepasan Tanah

Ketelitian Harga Mati! Kepala Distrik Mimika Baru Tegaskan Tidak Akan Asal Terbitkan Surat Tanah

Editor Bruce Elang