RP: Geopolitik Bukan Alasan Lambatnya Pembangunan Daerah, Jangan Salah Memaknai Istilah Strategis Negara

RP: Geopolitik Bukan Alasan Lambatnya Pembangunan Daerah, Jangan Salah Memaknai Istilah Strategis Negara

Timika Kabarsulselindonesia.web.id – Pernyataan Bupati Mimika yang mengaitkan perlambatan pembangunan daerah dengan isu geopolitik ekonomi menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari RP, yang menilai penggunaan istilah tersebut tidak tepat dalam konteks pengelolaan pembangunan daerah.

Menurut RP, secara akademis maupun dalam kajian ilmu politik, geopolitik merupakan konsep yang berkaitan dengan kepentingan strategis suatu negara, meliputi kedaulatan wilayah, posisi geografis, pengelolaan sumber daya alam, pertahanan, keamanan nasional, hingga upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).13/07/2026

"Geopolitik adalah konsep kebangsaan yang berbicara tentang kedaulatan negara, letak strategis, pengelolaan sumber daya alam, dan antisipasi ancaman terhadap persatuan bangsa. Konsep ini bukan alasan untuk menjelaskan keterlambatan pembangunan di tingkat pemerintah daerah," ujar RP.

Ia menilai persoalan utama pembangunan daerah lebih banyak ditentukan oleh kualitas perencanaan, kecepatan birokrasi, tata kelola anggaran, dan kemampuan pemerintah mengeksekusi program yang telah direncanakan.

Menurut RP, apabila keterlambatan pembangunan disandarkan pada istilah geopolitik tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat berpotensi menerima pemahaman yang keliru mengenai konsep tersebut.

"Kalau istilah geopolitik digunakan hanya agar terdengar lebih akademis atau lebih meyakinkan, tetapi tidak sesuai dengan konteksnya, justru dapat menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik," katanya.

RP menambahkan bahwa tantangan pembangunan di daerah seharusnya dijawab melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, percepatan penyerapan anggaran, serta keberanian mengambil keputusan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia berharap pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah strategis yang memiliki makna khusus dalam ilmu politik dan ketatanegaraan agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru di tengah masyarakat.

"Masyarakat membutuhkan penjelasan yang berbasis fakta dan regulasi, bukan sekadar istilah yang terdengar hebat. Pemimpin harus mampu memberikan edukasi yang benar, bukan membangun narasi yang membingungkan publik," tutup RP.

Editor: Bruce Elang