Enam Bulan Berlalu, Kasus Kematian SL Masih Gelap: Keluarga Tagih Kepastian Hukum di Mimika

TIMIKA — Kabarsulselindonesia.web.id — Enam bulan telah berlalu sejak Sudirman Letsoin alias Katco meninggal dunia di Timika pada 28 Januari 2026. Namun, hingga kini keluarga korban mengaku belum mendapatkan kejelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Kondisi ini membuat keluarga korban kembali mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Mimika, agar membuka informasi mengenai tahapan penanganan kasus serta memberikan kepastian hukum.

Keluarga menilai lamanya waktu yang telah berlalu tanpa informasi yang jelas menimbulkan pertanyaan serius di tengah keluarga korban. Mereka tidak meminta perlakuan khusus, tetapi menginginkan proses hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami hanya ingin kepastian hukum. Sudah enam bulan sejak peristiwa itu, tetapi keluarga belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara,” ungkap pihak keluarga.

Keluarga Minta Polisi Buka Perkembangan Penyidikan

Keluarga korban meminta Kepolisian menjelaskan secara terbuka sejauh mana proses penyelidikan maupun penyidikan telah dilakukan.

Jika perkara masih berada pada tahap penyelidikan atau penyidikan, keluarga berharap hal tersebut disampaikan secara jelas. Begitu pula apabila telah terdapat penetapan tersangka, pemberkasan, atau pelimpahan perkara kepada Kejaksaan, keluarga meminta informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan hukum.

Bagi keluarga, kepastian informasi menjadi bagian penting dalam memastikan hak korban dan keluarganya tetap diperhatikan dalam proses penegakan hukum.

Mereka juga meminta agar perkara tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan kepada publik maupun keluarga korban.

Kejaksaan Juga Didesak Beri Penjelasan

Selain Kepolisian, keluarga meminta Kejaksaan Negeri Mimika memberikan penjelasan apabila perkara telah masuk ke tahap penanganan oleh jaksa.

Keluarga ingin mengetahui apakah berkas perkara sudah diterima, apakah masih dalam proses penelitian, atau terdapat tahapan hukum lain yang sedang berjalan.

Desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri proses pembuktian, melainkan sebagai bentuk tuntutan keluarga agar proses hukum berjalan sesuai mekanisme dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Jangan Biarkan Keluarga Menunggu Tanpa Kepastian

Keluarga korban menegaskan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Namun, penyerahan proses hukum tersebut tidak berarti keluarga harus terus menunggu tanpa memperoleh informasi.

Menurut keluarga, komunikasi antara aparat penegak hukum dengan keluarga korban sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

“Kami tidak meminta hukum berpihak kepada keluarga. Kami hanya meminta hukum berjalan dengan adil, transparan dan memberikan kepastian. Kalau prosesnya masih berjalan, sampaikan kepada kami. Kalau sudah ada perkembangan, kami juga berhak mengetahuinya,” tegas keluarga.

Kepastian Hukum Menjadi Hak yang Harus Dihormati

Dalam sistem peradilan pidana, penanganan perkara harus dilakukan berdasarkan hukum, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak korban dan pihak terkait.

Semangat tersebut sejalan dengan prinsip Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi salah satu dasar dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga memiliki landasan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tetap memperhatikan informasi yang menurut hukum wajib dirahasiakan, termasuk informasi tertentu dalam proses penegakan hukum.

Sementara itu, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas dan kewenangan Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum.

Karena itu, keluarga berharap seluruh proses penanganan perkara kematian SL dilakukan secara profesional, objektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Publik Menunggu Penjelasan Resmi

Enam bulan bukan waktu yang singkat bagi sebuah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Karena itu, keluarga berharap Kepolisian dan Kejaksaan tidak membiarkan pertanyaan tersebut terus berkembang tanpa jawaban.

Keluarga meminta adanya penjelasan resmi mengenai status perkara, tahapan penanganan, serta langkah hukum selanjutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kabarsulselindonesia.web.id belum memperoleh keterangan resmi terbaru dari pihak Kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Mimika terkait perkembangan perkara tersebut.

Konfirmasi kepada kedua institusi tetap terbuka dan penting dilakukan agar pemberitaan mengenai kasus kematian SL dapat disampaikan secara berimbang dan berdasarkan informasi resmi.

Penulis: M.G. Fakaubun

Editor B.E