Jangan Terus Pakai Alasan Klasik, Rakyat Butuh Kegiatan Jalan Bukan Uang Tidur di Bank”

“Jangan Terus Pakai Alasan Klasik, Rakyat Butuh Kegiatan Jalan Bukan Uang Tidur di Bank”

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id  — Pemerintah Kabupaten Mimika diminta berhenti menggunakan alasan klasik sebagai tameng atas mandeknya berbagai kegiatan pembangunan dan realisasi anggaran daerah. Publik menilai alasan revisi harga satuan dan penyesuaian administrasi tidak bisa terus dijadikan “senjata otomatis” untuk menutupi lambannya pelaksanaan program pemerintah.

Pasalnya, hingga memasuki akhir tahun anggaran 2025 lalu, banyak kegiatan fisik maupun program pembangunan disebut tidak berjalan maksimal. Ironisnya, yang justru terlihat aktif hanyalah kegiatan-kegiatan seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat.21/05/2026

Masyarakat pun mempertanyakan ke mana sebenarnya arah penggunaan anggaran daerah jika kegiatan pembangunan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

   “Jangan terus beralasan revisi harga satuan dan administrasi. Ujung-ujungnya uang hanya tidur nyenyak di bank, bunga terus bertumpuk. Yang menikmati siapa? Sementara rakyat dan kontraktor yang setengah mati,” ungkap sumber kepada media.

Kini, Kabupaten Mimika telah memasuki tahun anggaran 2026 dan bahkan sudah berada di penghujung Mei atau pertengahan tahun anggaran. Karena itu, publik menilai tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk terus menunda pelaksanaan kegiatan.

Jika memang penyesuaian harga satuan menjadi alasan, maka seharusnya proses tersebut sudah diselesaikan sejak awal tahun agar kegiatan bisa segera berjalan dan roda ekonomi masyarakat kembali bergerak.

Sumber menilai pemerintah tidak boleh terus menerapkan pola “lempar batu sembunyi tangan” dengan saling melempar tanggung jawab di internal birokrasi, sementara masyarakat terus menunggu kepastian.

Harapan besar kini diarahkan kepada Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Imanuel Kemong agar segera mengambil langkah tegas dan memastikan seluruh kegiatan pemerintahan serta pembangunan dapat berjalan di awal pertengahan tahun 2026 ini.

Di sisi lain, persoalan tunggakan pembayaran terhadap kontraktor juga menjadi sorotan serius. Hingga kini, disebut masih terdapat sekitar 150 lebih kontraktor yang belum menerima pembayaran pekerjaan fisik tahun 2025, padahal pekerjaan mereka diklaim sudah selesai 100 persen.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat:

  “Kalau pekerjaan sudah selesai 100 persen, lalu anggaran tahun 2025 sebenarnya pergi ke mana?”

Menurut sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan, alasan yang selama ini disampaikan adalah menunggu perubahan anggaran. Namun alasan tersebut dinilai tidak lagi relevan karena saat ini daerah sudah memasuki pertengahan tahun 2026.

Ironisnya, hingga saat ini masyarakat juga mengaku belum melihat tanda-tanda nyata dimulainya berbagai kegiatan panitia maupun program strategis di sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Mimika segera menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran terhadap kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan fisik mereka, sekaligus memastikan seluruh program pembangunan segera berjalan agar perputaran ekonomi masyarakat tidak terus lumpuh akibat lambannya realisasi anggaran daerah.

Editor : Bruce Elang