Pemuda Muslim Mimika Pertanyakan Dana Hibah Rp1 Miliar untuk Jemaah Haji, Desak Aparat Usut Dugaan Penyimpangan

Pemuda Muslim Mimika Pertanyakan Dana Hibah Rp1 Miliar untuk Jemaah Haji, Desak Aparat Usut Dugaan Penyimpangan

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Sejumlah pemuda Muslim di Kabupaten Mimika mempertanyakan penggunaan dana hibah sebesar Rp1 miliar yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.

Mereka menilai hingga kini belum ada penjelasan yang transparan terkait peruntukan dana tersebut, sementara muncul berbagai persoalan dalam penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji asal Mimika.

Menurut informasi yang beredar di kalangan pemuda Muslim, tiga calon jemaah haji asal Mimika dilaporkan gagal berangkat pada musim haji tahun ini. Bahkan, satu di antaranya disebut meninggal dunia di King Abdullah Medical City akibat sakit sebelum sempat menunaikan ibadah haji.09/06/2026

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari kalangan pemuda Muslim yang mempertanyakan efektivitas penggunaan dana hibah daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD).

"Kami ingin mengetahui secara jelas dana hibah Rp1 miliar itu digunakan untuk apa dan siapa saja yang menerima manfaatnya. Jangan sampai anggaran yang berasal dari uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar salah satu perwakilan pemuda Muslim Mimika.

Mereka juga menyoroti tidak dilibatkannya Kantor Kementerian haji Kabupaten Mimika dalam sejumlah proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji daerah. Menurut mereka, koordinasi antara PPIHD dan Kementerian haji semestinya berjalan baik demi menjamin pelayanan maksimal kepada para jemaah.

Di sisi lain, beredar informasi bahwa Kepala Kantor Kementerian haji Kabupaten Mimika disebut merasa kecewa terhadap kinerja PPIHD yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Atas berbagai persoalan yang muncul, Persekutuan Pemuda Muslim Kabupaten Mimika mendesak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk melakukan audit serta penyelidikan terhadap penggunaan dana hibah Rp1 miliar tersebut.

Mereka meminta seluruh proses dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Jika memang dana tersebut telah digunakan sesuai peruntukannya, maka harus disampaikan secara transparan kepada publik. Namun apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran, maka aparat penegak hukum wajib menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tegas mereka.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PPIHD Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi terkait penggunaan dana hibah tersebut maupun berbagai tudingan yang disampaikan oleh sejumlah elemen pemuda Muslim.

Editor : Bruce Elang