Bupati Buru Selatan Kumpulkan Forkopimda, Penguatan Sinergi Daerah Jadi Perhatian

Bupati Buru Selatan Kumpulkan Forkopimda, Penguatan Sinergi Daerah Jadi Perhatian

La Hamidi Pimpin Pertemuan Bersama Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan Unsur Pemerintahan

BURU SELATAN, KabarsulselIndonesia.web.id — Bupati Buru Selatan La Hamidi memimpin rapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang kerja Bupati, Selasa, 15 September 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Buru Adri Notanubun, S.H., M.H., AKBP Andi P. Lorena, S.I.K., M.H., Wakil Bupati Buru Selatan.

Pertemuan antarpimpinan daerah ini menjadi bagian dari koordinasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan.

Kehadiran unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kepolisian, dan legislatif menunjukkan pentingnya komunikasi lintas lembaga dalam menyikapi berbagai agenda serta dinamika yang berkembang di daerah.

Koordinasi Bukan Sekadar Pertemuan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, koordinasi antarlembaga memiliki peran penting untuk memastikan program dan kebijakan berjalan sesuai tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sedangkan institusi penegak hukum melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, sinergi Forkopimda diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret yang memberikan dampak terhadap keamanan, kepastian hukum, pelayanan publik dan pembangunan di Buru Selatan.

Transparansi dan Kepentingan Masyarakat Tetap Utama

Rapat tersebut juga menjadi momentum bagi pimpinan daerah untuk memperkuat komunikasi dalam menghadapi berbagai persoalan pemerintahan.

Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, agenda rinci dan hasil keputusan rapat belum dijelaskan secara terbuka. Karena itu, setiap kebijakan atau keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat diharapkan dapat dikomunikasikan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya rapat pimpinan daerah, tetapi juga dapat memahami apa yang dibahas, apa yang menjadi kesepakatan, dan bagaimana tindak lanjutnya.

Pertemuan Forkopimda diharapkan mampu memperkuat hubungan kerja antarlembaga sekaligus menjaga penyelenggaraan pemerintahan Buru Selatan tetap berjalan dalam koridor hukum, akuntabilitas, transparansi dan kepentingan masyarakat.

Dengan koordinasi yang kuat dan pembagian kewenangan yang jelas, pemerintah daerah bersama seluruh unsur Forkopimda diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Editor: Bruce Elang