Reformasi Polri Mengemuka, FPLRM Nilai Komjen Pol Marthinus Hukom Layak Pimpin Korps Bhayangkara

Reformasi Polri Mengemuka, FPLRM Nilai Komjen Pol Marthinus Hukom Layak Pimpin Korps Bhayangkara

AMBON Kabarsulselindonesia.web.id – Wacana reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi perhatian publik. Di tengah menguatnya harapan akan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku (FPLRM) menyampaikan pandangannya mengenai figur yang dinilai layak memimpin Polri ke depan.

Ketua Umum FPLRM, Roni Somar, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD REPDEM Maluku, organisasi sayap PDI Perjuangan, menilai Komjen Pol. Marthinus Hukom, putra asli Maluku, merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang kuat untuk dipertimbangkan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).22/07/2026

Menurut Roni, proses regenerasi kepemimpinan Polri hendaknya mengedepankan profesionalisme, integritas, serta rekam jejak pengabdian, bukan semata-mata pertimbangan politik.

  "Bangsa ini membutuhkan sosok Kapolri yang mampu memperkuat reformasi Polri, menjaga marwah institusi, serta menjawab tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks. Komjen Pol. Marthinus Hukom memiliki rekam jejak yang patut menjadi pertimbangan," ujar Roni Somar dalam keterangannya.

Roni menjelaskan, Marthinus Hukom merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 yang telah mengabdikan sebagian besar kariernya pada bidang penegakan hukum, pemberantasan terorisme, dan perang melawan narkotika.

Selama bertugas, Marthinus pernah dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya sebagai Wakil Kepala Densus 88 Antiteror Polri, Direktur Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Densus 88 Antiteror Polri periode 2020–2023, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

Nama Marthinus Hukom dikenal luas dalam berbagai operasi penting pemberantasan terorisme, termasuk pengungkapan jaringan pelaku Bom Bali, Bom Hotel JW Marriott, serta operasi terhadap tokoh teroris Dr. Azahari Husin. Atas dedikasi dan prestasinya, ia juga pernah memperoleh penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa.

Bagi FPLRM, pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting dalam menjawab tantangan reformasi Polri yang saat ini diharapkan semakin transparan, profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Meski demikian, Roni menegaskan bahwa penentuan Kapolri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia sesuai mekanisme konstitusi dan persetujuan DPR RI. Karena itu, pernyataan FPLRM merupakan bentuk aspirasi masyarakat sipil agar proses seleksi benar-benar mempertimbangkan kualitas kepemimpinan dan rekam jejak calon.

"FPLRM hanya menyampaikan pandangan sebagai bagian dari partisipasi publik. Harapan kami, siapapun yang dipercaya menjadi Kapolri nantinya adalah figur terbaik yang mampu menjaga independensi institusi, menegakkan hukum secara adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," tutup Roni Somar.

Editor: Bruce Elang