Polda Maluku Gelar Rakor Linsek bersama TNI, Pemerintah dan Stakeholder Hadapi Potensi Dampak Aktivitas Vulkanik

Ambon,Kabarsulsel-lndonesia.web.id. Karakter Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut kesiapsiagaan yang cepat, terpadu dan lintas sektoral dalam menghadapi setiap potensi bencana. Gangguan terhadap transportasi udara dan laut, kesehatan masyarakat hingga distribusi logistik dapat berdampak luas terhadap mobilitas dan kehidupan masyarakat di wilayah yang sebagian besar terhubung melalui jalur laut dan udara.

Berangkat dari kebutuhan tersebut,  Polda Maluku menyatukan unsur TNI, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak aktivitas vulkanik , Selasa (8/9/2026).

Rapat koordinasi yang dipimpin Wakapolda Maluku  Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., di Ruang Rapat PJU Lantai II Polda Maluku itu menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat sistem peringatan dini dan memastikan seluruh unsur siap bergerak secara cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang berdampak terhadap wilayah Maluku.

Rakor dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, BPBD, instansi kesehatan, perhubungan, otoritas penerbangan dan pelayaran, PMI serta sejumlah stakeholder terkait.

Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman mengatakan, secara geografis Maluku berada di kawasan yang memiliki dinamika aktivitas geologi dan vulkanik yang tinggi. Kondisi tersebut menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya fokus pada penanganan ketika bencana telah terjadi, tetapi membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi sejak dini.

“Fenomena alam memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya harus dapat kita antisipasi dan diminimalisir. Karena itu, seluruh unsur harus memiliki kesiapan, pola tindak dan pemahaman yang sama dalam melindungi masyarakat,” kata Wakapolda.

Menurutnya, aktivitas vulkanik yang terjadi di kawasan regional menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi berbagai sektor, terutama keselamatan transportasi, kesehatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi.

“Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku, gangguan terhadap transportasi udara dan laut dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap mobilitas masyarakat maupun distribusi kebutuhan. Kita tidak boleh menunggu situasi berkembang, tetapi harus menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” tegasnya.

Wakapolda menekankan bahwa koordinasi lintas sektoral menjadi faktor utama dalam menghadapi situasi darurat. Setiap instansi harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu bergerak secara terintegrasi berdasarkan perkembangan situasi dan informasi resmi dari instansi teknis yang berwenang.

Dalam arahannya, Wakapolda Maluku menekankan lima langkah strategis yang menjadi perhatian bersama seluruh stakeholder.

Pertama,  memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi , melalui pembaruan informasi mengenai kondisi cuaca, arah angin dan potensi sebaran material vulkanik secara berkelanjutan agar setiap langkah dapat diambil secara cepat dan tepat.

Kedua,  menyiapkan langkah kontinjensi di sektor transportasi , termasuk kesiapan alternatif mobilitas masyarakat dan penguatan pengamanan pada titik-titik transportasi apabila terjadi perubahan situasi.

Ketiga,  memperkuat perlindungan kesehatan dan edukasi masyarakat , melalui kesiapan pelayanan kesehatan, kebutuhan perlindungan diri serta penyebaran informasi yang benar untuk mencegah kepanikan maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat,  melakukan pengecekan kesiapan personel dan sarana pendukung , termasuk kesiapan sumber daya, kendaraan operasional, peralatan dan logistik yang dapat digunakan apabila diperlukan dalam penanganan situasi darurat.

Kelima,  memperkuat kolaborasi lintas sektoral , dengan menghilangkan sekat koordinasi antarinstansi demi memastikan negara dapat hadir secara cepat dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

“Keberhasilan penanganan situasi tidak ditentukan oleh satu institusi. Semua unsur harus bergerak bersama. Rakor ini merupakan wujud komitmen untuk membangun kolaborasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik,” ujar Wakapolda.

Sementara itu,  Karo ops Polda Maluku, Kombes Pol Monang M.Z. Simanjuntak, S.I.K., M.M menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekadar forum untuk bertukar informasi, melainkan bagian dari upaya menyatukan pola tindak seluruh instansi dalam menghadapi kemungkinan perkembangan situasi.

“Rakor ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi dan pola tindak seluruh stakeholder. Setiap unsur harus memahami tugas dan perannya masing-masing sehingga apabila terjadi perkembangan situasi, respons yang dilakukan dapat berlangsung cepat, terukur dan terkoordinasi,” ujar Karoops.

Menurutnya, karakter geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan keadaan darurat. Karena itu, kesiapan personel dan sarana pendukung harus terus dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan perkembangan situasi.

“Kami terus mendorong agar kesiapan personel, sarana pendukung, jalur komunikasi dan koordinasi antarinstansi dapat berjalan secara optimal. Prinsipnya, setiap potensi situasi harus dapat direspons berdasarkan data dan informasi yang akurat,” katanya.

Dalam rakor tersebut, jajaran instansi teknis juga menyampaikan pemaparan terkait kondisi cuaca, kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan, mitigasi kebencanaan, keselamatan pelayaran, keselamatan penerbangan serta kesiapan pelayanan kesehatan.

Seluruh unsur yang hadir menyatakan komitmen untuk memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sekda Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Polda Maluku dalam menyatukan seluruh stakeholder melalui forum koordinasi tersebut.

Pemerintah daerah menegaskan dukungan terhadap seluruh langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai bentuk upaya bersama untuk mengantisipasi potensi dampak terhadap aktivitas masyarakat.

“Prinsipnya kita menyiapkan langkah sebelum situasi berkembang. Apa yang dilakukan hari ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat Maluku,” disampaikan dalam forum tersebut.

Sementara itu, unsur TNI dari Kodam XV/Pattimura, Kodaeral IX dan Lanud Pattimura menyatakan kesiapan untuk mendukung langkah-langkah penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kesiapan tersebut mencakup dukungan personel, sarana dan kemampuan yang dapat digerakkan dalam mendukung operasi kemanusiaan apabila diperlukan.

Kesamaan komitmen tersebut mempertegas pentingnya pendekatan whole of government dan whole of society , di mana penanganan potensi bencana dilakukan melalui kekuatan bersama antara pemerintah, aparat keamanan, instansi teknis dan masyarakat.

Kabid Humas Polda Maluku  Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, informasi yang tidak benar terkait bencana berpotensi menimbulkan kepanikan dan mengganggu situasi keamanan di tengah masyarakat.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui sumber resmi dari instansi yang memiliki kewenangan. Jangan mudah mempercayai, apalagi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Setiap langkah yang dilakukan akan berdasarkan informasi dan data dari instansi teknis yang berwenang. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti imbauan resmi yang disampaikan,” katanya.

Kabid Humas juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap informasi kebencanaan dan segera melaporkan apabila menemukan informasi menyesatkan yang berpotensi menimbulkan keresahan.

“Di tengah perkembangan teknologi informasi, masyarakat harus semakin bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai situasi bencana justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks dan menimbulkan kepanikan,” tegasnya.

Rakor lintas sektoral tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pertukaran informasi dan memastikan kesiapan seluruh sumber daya apabila terjadi perkembangan aktivitas vulkanik yang berdampak terhadap masyarakat Maluku.

Seluruh instansi terkait akan terus melakukan pemantauan berdasarkan informasi dari lembaga teknis yang berwenang serta menyesuaikan langkah kesiapsiagaan sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan, kesiapsiagaan bukan sekadar respons terhadap bencana, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga konektivitas, keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas sosial maupun ekonomi.

Melalui sinergi TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapsiagaan serta memastikan seluruh unsur mampu bergerak cepat, terukur dan terpadu dalam menghadapi setiap potensi ancaman bencana.

(M.N)