Ketua Pemuda Kei Mimika Bongkar Kegelisahan Publik: Proyek 7 Rumah Rp8,7 Miliar Jangan Berakhir Jadi Monumen Kegagalan Seperti Jembatan Wa Banti

Ketua Pemuda Kei Mimika Bongkar Kegelisahan Publik: Proyek 7 Rumah Rp8,7 Miliar Jangan Berakhir Jadi Monumen Kegagalan Seperti Jembatan Wa Banti

MIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id  Ketua Pemuda Kei Mimika, Edoardus, melontarkan peringatan keras terkait proyek pembangunan 7 unit rumah layak huni di Distrik Hoya yang menghabiskan anggaran sebesar Rp8,7 miliar. Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin kembali menyaksikan lahirnya proyek bermasalah yang berujung menjadi monumen pemborosan uang rakyat.

Menurutnya, angka Rp8,7 miliar untuk tujuh unit rumah merupakan nilai yang pantas dipertanyakan secara serius. Karena itu, ia meminta Kejaksaan Negeri Mimika membuktikan keberpihakannya kepada kepentingan publik, bukan sekadar hadir sebagai penonton di tengah dugaan penyimpangan anggaran.

"Jangan biarkan proyek ini berubah menjadi kuburan uang negara berikutnya. Rakyat sudah muak melihat miliaran rupiah habis, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan nilai yang digelontorkan," tegas Edoardus.

Ia mengingatkan agar kasus tersebut tidak bernasib sama seperti proyek Jembatan Wa Banti senilai Rp11,8 miliar yang mangkrak dan hingga kini belum memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat. Padahal, kata dia, Tim Tipikor Polres Mimika pernah memanggil enam orang untuk dimintai keterangan, namun prosesnya seperti hilang ditelan bumi.11/06/2026.

"Jangan sampai hukum hanya berani memanggil, tetapi takut menuntaskan. Jangan sampai penyelidikan hanya menjadi formalitas, lalu kasusnya dibiarkan membusuk bersama ingatan masyarakat," katanya.

Edoardus menilai, tidak ada lagi alasan bagi aparat penegak hukum untuk bekerja setengah hati. Apalagi Pemerintah Kabupaten Mimika telah memberikan dukungan fasilitas kepada Kejaksaan. Dengan demikian, publik berhak menagih keberanian dan kesungguhan dalam mengusut dugaan penyimpangan proyek tersebut.

"Kalau fasilitas sudah ada, kalau dukungan sudah diberikan, lalu apa lagi alasan untuk lamban? Jangan sampai penegakan hukum hanya galak di konferensi pers, tetapi melempem ketika berhadapan dengan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan kepentingan," ujarnya.

Ia mengatakan, masyarakat kini sedang menguji apakah hukum di Mimika benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat atau justru tunduk pada kekuatan-kekuatan tertentu.

"Jangan wariskan kepada rakyat tontonan lama; proyek mangkrak, uang negara lenyap, lalu kasusnya menguap tanpa tersangka. Itu bukan penegakan hukum, tetapi penghinaan terhadap akal sehat dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik," tegasnya.

Menurut Edoardus, setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat seharusnya dipertanggungjawabkan secara terbuka. Sebab, membiarkan dugaan penyimpangan tanpa penyelesaian sama saja dengan membiasakan budaya impunitas dan mengirim pesan bahwa korupsi tidak pernah benar-benar ditakuti.

"Rakyat Mimika tidak membutuhkan drama pemberantasan korupsi. Rakyat membutuhkan keberanian, transparansi, dan tindakan nyata. Jangan sampai Mimika dikenal sebagai daerah yang kaya anggaran, tetapi miskin keberanian menindak para perampok uang rakyat," tandas Ketua Pemuda Kei Mimika itu.

Ia memastikan Pemuda Kei Mimika akan terus mengawal dan mengawasi perkembangan kasus tersebut agar proyek Rp8,7 miliar itu tidak menambah daftar panjang proyek bermasalah yang meninggalkan luka, kemarahan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Editor : Bruce Elang