PENDIDIKAN ANAK TUJUH SUKU DIKORBANKAN? Generasi Waa Banti Tantang YPMAK dan Freeport Jelaskan Pemutusan Biaya Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK TUJUH SUKU DIKORBANKAN? Generasi Waa Banti Tantang YPMAK dan Freeport Jelaskan Pemutusan Biaya Pendidikan

TIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id – Kebijakan penghentian pembiayaan pendidikan bagi siswa lulusan SMA yang selama ini mendapat dukungan dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) mulai memantik kemarahan masyarakat. Kebijakan yang disebut-sebut dipicu kondisi keuangan perusahaan itu dinilai bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga berpotensi merampas masa depan generasi muda Amungme, Kamoro, dan lima suku kekerabatan lainnya.

Kritik keras disampaikan Dianu Omaleng, intelektual muda asal Waa Banti, yang menilai alasan yang disampaikan Direktur YPMAK, Leo Tumuka, tidak sebanding dengan dampak yang harus ditanggung masyarakat adat.31/05/2026

Menurutnya, sangat sulit diterima akal sehat apabila lembaga yang mengelola dana kemitraan dari salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia justru menjadikan pendidikan anak-anak pemilik negeri sebagai sektor pertama yang dikorbankan.

  "Kalau benar ada persoalan anggaran, mengapa yang dipangkas justru pendidikan? Mengapa masa depan anak-anak tujuh suku yang harus menanggung akibatnya? Ini pertanyaan yang wajib dijawab secara terbuka kepada masyarakat," tegas Dianu.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melahirkan generasi yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di tengah melimpahnya kekayaan alam yang terus dieksploitasi dari tanah adat mereka.

Menurut Dianu, keputusan ini menghadirkan ironi besar. Di satu sisi, jutaan ton sumber daya alam terus diambil dari tanah Amungme dan Kamoro, namun di sisi lain akses pendidikan bagi anak-anak pemilik hak ulayat justru dipersempit.

   "Jangan sampai masyarakat melihat bahwa kekayaan alam terus keluar dari Papua, tetapi kesempatan pendidikan bagi anak-anak asli Papua justru ditutup satu per satu. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal keadilan," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa kebijakan yang berdampak besar terhadap ribuan keluarga itu tidak disosialisasikan jauh-jauh hari. Menurutnya, keputusan yang datang secara mendadak menunjukkan lemahnya perencanaan dan minimnya penghormatan terhadap masyarakat penerima manfaat.

  "Kalau memang kondisi ini sudah diketahui, mengapa tidak disampaikan dua atau tiga tahun lalu? Mengapa masyarakat baru diberi tahu ketika semuanya sudah berada di depan mata? Cara seperti ini hanya menimbulkan kepanikan dan ketidakpastian," katanya.

Dianu menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh diperlakukan sebagai pos anggaran yang mudah dipangkas setiap kali muncul persoalan keuangan. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi prioritas utama karena menyangkut keberlangsungan masa depan generasi penerus Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat lainnya.

Karena itu, ia mendesak YPMAK dan PT Freeport Indonesia untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat serta membatalkan kebijakan yang dinilai merugikan generasi muda Papua.

  "Jangan jadikan anak-anak tujuh suku sebagai korban kebijakan yang dibuat di atas meja rapat. Jangan jadikan alasan kondisi perusahaan sebagai tameng untuk memutus harapan pendidikan generasi penerus. Jika pendidikan diputus, maka yang sedang diputus bukan sekadar biaya kuliah, tetapi masa depan anak-anak pemilik tanah ini."

Gelombang penolakan terhadap kebijakan tersebut diperkirakan akan terus membesar apabila tidak ada penjelasan dan solusi konkret dari pihak YPMAK maupun PT Freeport Indonesia. Bagi masyarakat adat, pendidikan bukanlah bantuan yang bisa dihentikan sewaktu-waktu, melainkan hak moral yang lahir dari tanah yang selama puluhan tahun telah menjadi sumber kekayaan industri pertambangan terbesar di Indonesia.

Editor : Bruce Elang