1.500 Rumah Subsidi di Mimika Dipertanyakan: Bank Penyalur Diminta Buka Data dan Pastikan Program Tepat Sasaran

1.500 Rumah Subsidi di Mimika Dipertanyakan: Bank Penyalur Diminta Buka Data dan Pastikan Program Tepat Sasaran

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — Program pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Mimika kembali menjadi perhatian publik. Bukan semata karena jumlahnya mencapai 1.500 unit, tetapi karena program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan melibatkan skema pembiayaan perumahan bersubsidi.

Hal itu mencuat berdasarkan surat DPP ASPPRIN Nomor SP-047/KU/ASPPRIN/06-4/2026 tertanggal 6 April 2026 yang ditujukan kepada Bank Penyalur KPR Mimika.

Dalam surat tersebut disebutkan adanya komitmen pelaksanaan program Rumah Sederhana Sejahtera (RSH) Tipe 36 bersubsidi di Kabupaten Mimika sebanyak 1.500 unit, yang diperuntukkan antara lain bagi ASN, anggota TNI/Polri, BPJS Ketenagakerjaan serta masyarakat berpenghasilan rendah. Surat tersebut juga menyebut PT Cahaya Nursyam Karya Utama sebagai pengembang yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Namun, besarnya skala program membuat publik layak meminta transparansi sejak awal.30/8/26

Pertanyaan mendasarnya sederhana: di mana lokasi 1.500 unit tersebut, siapa penerima manfaatnya, bagaimana mekanisme penyaluran KPR, berapa harga rumah, bagaimana status lahannya, serta kapan pembangunan dan serah terima rumah dilakukan?

Jangan sampai program yang seharusnya menjadi jalan keluar bagi masyarakat mendapatkan hunian layak justru berhenti pada dokumen, seremoni, atau angka di atas kertas.

Jangan hanya bicara 1.500 unit, publik berhak melihat realisasinya

Program perumahan bukan sekadar pembangunan fisik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan agar masyarakat dapat memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. UU tersebut juga mengatur penyelenggaraan perumahan, pendanaan, sistem pembiayaan, hak dan kewajiban, pengawasan, hingga sanksi.

Karena itu, jika benar terdapat program 1.500 unit rumah subsidi di Mimika, maka transparansi bukan pilihan, melainkan bagian penting dari tata kelola program perumahan.

Pemerintah daerah, pengembang dan bank penyalur semestinya dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai progres program tersebut.

Terlebih lagi, PP Nomor 12 Tahun 2021 yang mengubah PP Nomor 14 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk aspek pembangunan rumah umum dan kewajiban penyelenggaraan perumahan. Regulasi tersebut juga menekankan kepastian hukum dan keadilan bagi para pemangku kepentingan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

KPR subsidi bukan ruang untuk permainan data

Program Kredit Program Perumahan juga memiliki pedoman tersendiri. Permenko Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan mengatur pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan program tersebut.

Regulasi itu penting karena program kredit perumahan melibatkan kepentingan masyarakat sekaligus dukungan kebijakan pemerintah.

Maka, prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Siapa penerimanya?

Apa kriteria penerimanya?

Apakah benar MBR yang menjadi sasaran utama?

Bagaimana proses verifikasi bank?

Apakah rumah benar-benar dibangun dan diserahterimakan kepada penerima yang memenuhi persyaratan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab secara terbuka agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

Insentif pemerintah jangan sampai kehilangan sasaran

Pemerintah juga memberikan berbagai dukungan terhadap sektor perumahan. Salah satunya melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026, yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Regulasi ini mengatur ketentuan PPN ditanggung pemerintah serta kewajiban Pengusaha Kena Pajak dalam penyerahan rumah yang memenuhi ketentuan.

Artinya, ketika program perumahan mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah, maka akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan juga harus menjadi perhatian utama.

Jangan sampai masyarakat hanya mendengar angka ribuan unit, sementara di lapangan tidak mengetahui perkembangan pembangunan dan mekanisme mendapatkan rumah tersebut.

Pemkab Mimika dan Bank Penyalur Diminta Buka Informasi

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama pihak bank penyalur KPR dan pengembang perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai program tersebut.

Minimal, informasi yang patut dibuka meliputi:

lokasi pembangunan 1.500 unit;

status dan legalitas lahan;

nama pengembang;

jumlah unit yang sudah dibangun;

jumlah unit yang sudah akad kredit;

jumlah unit yang telah diserahterimakan;

harga rumah dan skema KPR;

kriteria penerima;

mekanisme verifikasi calon penerima;

sumber dan skema subsidi;

fasilitas umum dan fasilitas sosial;

target waktu penyelesaian pembangunan.

Jangan biarkan program rumah subsidi menjadi sekadar angka 1.500 unit dalam surat.

Masyarakat Mimika membutuhkan rumah yang benar-benar berdiri, layak dihuni, terjangkau dan diberikan kepada mereka yang memang berhak.

Sebab ukuran keberhasilan program perumahan bukan seberapa bagus dokumennya dibuat, melainkan seberapa banyak masyarakat yang akhirnya memiliki rumah layak secara nyata.

Publik Menunggu Jawaban

Dokumen yang beredar saat ini baru menunjukkan adanya surat dan rencana/program sebagaimana disebutkan di dalamnya. Dokumen tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh 1.500 unit telah dibangun atau seluruh proses pembiayaannya telah berjalan.

Karena itu, pemerintah, bank penyalur dan pengembang mempunyai ruang untuk memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan data realisasi.

Publik tidak membutuhkan janji. Publik membutuhkan bukti.

1.500 rumah harus menjadi 1.500 kepastian hunian bagi masyarakat—bukan sekadar 1.500 angka dalam dokumen.

Editor : Bruce Elang