HUT ke-81 Maluku: Benhur Wattubun Tegaskan Usia Matang Harus Jadi Momentum Kejar Ketertinggalan Pembangunan

Avatar photo

Kabar Sulsel - Admin

, 19 Agustus 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

HUT ke-81 Maluku: Benhur Wattubun Tegaskan Usia Matang Harus Jadi Momentum Kejar Ketertinggalan Pembangunan

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Wattubun, menegaskan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Maluku harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka HUT ke-81 Provinsi Maluku, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Rabu (19/8/2026).

Dalam pidatonya, Benhur menilai usia 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang seharusnya menjadi modal penting untuk membawa Maluku semakin maju. Namun, realitas yang dihadapi masih memprihatinkan.

"Usia 81 tahun tentunya merupakan usia yang matang. Namun kenyataannya, Provinsi Maluku hari ini masih jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam pembangunan, pelayanan publik, kesehatan, dan bidang lainnya," tegasnya.

Geografi Kepulauan, Biaya Tinggi, Formula Belum Adil

Salah satu persoalan mendasar yang kembali disoroti adalah karakter Maluku sebagai daerah kepulauan. Kondisi geografis dengan masyarakat yang tersebar di ribuan pulau membuat biaya pembangunan dan pelayanan publik menjadi jauh lebih mahal dibanding daerah daratan.

"Karakteristik biaya pembangunan di daerah kepulauan belum sepenuhnya tercermin dalam formula pembagian keuangan daerah. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya pembangunan di Maluku," ujar Benhur.

Oleh karena itu, perjuangan terhadap kebijakan khusus daerah kepulauan dinilai harus terus diperjuangkan.

"Kita berharap perjuangan tentang daerah kepulauan yang sementara ini dilakukan oleh seluruh rakyat Maluku melalui Gubernur dan DPR RI dapat segera ditetapkan, sehingga ketimpangan pembangunan dan konektivitas antarpulau dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Maluku," harapnya.

SDM & Masyarakat Adat: Jangan Jadi Penonton, Jadilah Pelaku

Selain persoalan infrastruktur dan anggaran, Ketua DPRD juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Anak-anak Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Mereka harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan dan pengelolaan potensi daerah," tegasnya.

Benhur juga menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Maluku, sejalan dengan amanat Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.

"Kita harus terus berjuang agar negara memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat melalui hadirnya Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, tanpa menghilangkan kewenangan negara," tandasnya.

Bersatu, Terus Berbuat Baik

Mengusung semangat "Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri", Benhur mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan, saling mendukung, dan menjadikan masyarakat sebagai kekuatan utama pembangunan.

"Marilah bersatu dan terus-menerus berbuat baik, saling mendukung, dan bersama-sama bekerja untuk kemajuan daerah," ajaknya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, para Bupati dan Wali Kota, DPR RI, DPD RI, lembaga ekonomi, perbankan, BUMN, koperasi, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Di akhir pidatonya, Benhur berharap momentum HUT ke-81 tidak sekadar menjadi perayaan seremonial, melainkan menjadi titik penguatan tekad untuk membawa Maluku keluar dari ketertinggalan dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata.

Rapat Paripurna ini ditutup dengan doa, berharap seluruh pemimpin serta masyarakat Maluku senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Forkopimda Kota Ambon, para Bupati dan Wali Kota se-Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Maluku, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

(M.N)