DPR RI Dukung Penuh Langkah Gubernur: Penataan Gunung Botak Tepat, UU Daerah Kepulauan Segera Dikeluarkan

Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimuddin Kolatlena, menyatakan dukungan penuhnya terhadap setiap kebijakan dan program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di Zest Hotel, Selasa (5/5/2026)

Menurutnya, meskipun di tengah kondisi efisiensi anggaran nasional yang dirasakan oleh seluruh daerah, Gubernur terus berupaya keras menyelaraskan, mempercepat, dan memperjuangkan berbagai kepentingan pembangunan untuk masyarakat Maluku.

“Gubernur tidak pernah mengenal waktu istirahat. Beliau terus melakukan lobi intensif ke berbagai kementerian dan lembaga di Jakarta, terutama terkait kelancaran proyek-proyek strategis nasional yang ada di Maluku. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku, kami di DPR dan DPD memberikan dukungan penuh atas langkah tersebut,” tegasnya.

-UU Daerah Kepulauan Sudah di Proses

Salah satu capaian penting yang sedang diperjuangkan bersama adalah Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Alimuddin mengungkapkan bahwa proses pembentukan aturan hukum ini sudah masuk ke tahap pembahasan di badan legislatif, berangkat dari arahan langsung Presiden yang surat keputusannya sudah ditandatangani. Gubernur sendiri berperan aktif mengkoordinir persiapan ini bersama daerah lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

“Kami berharap di tahun 2026 ini undang-undang tersebut sudah dapat disahkan dan diberlakukan. Upaya ini terus didorong oleh para wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah,” tambahnya.

-Penataan Gunung Botak untuk Kepentingan Jangka Panjang

Terkait kebijakan penataan kawasan Gunung Botak yang menuai beragam tanggapan, Alimuddin menegaskan bahwa langkah yang diambil Gubernur adalah keputusan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Gubernur berlatar belakang pendidikan hukum, sehingga sangat paham aturan mainnya. Tindakan ini sama sekali tidak mengandung kepentingan pribadi, melainkan semata-mata untuk melindungi masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa kondisi Gunung Botak saat ini sudah sangat memprihatinkan akibat pengelolaan yang tidak terkontrol, yang telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa. Oleh karena itu, penataan diperlukan agar ke depannya kawasan tersebut dapat dikelola secara legal, terukur, dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa hanya melihat keuntungan sesaat. Keamanan lingkungan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat jauh lebih utama. Jika dikelola dengan baik, dampak positifnya akan dirasakan oleh seluruh generasi mendatang,” katanya.

-Komunikasi dan Sinergi Kunci Keberhasilan

Menyikapi berbagai kritik dan aksi demonstrasi yang muncul, Alimuddin menilai hal itu sebagai masukan berharga yang menunjukkan bahwa sebagian program visi misi Lawo Mina belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan ini lebih dipengaruhi oleh situasi ekonomi nasional, bukan karena kurangnya kerja keras pemerintah daerah.

“Kalau masih ada aksi unjuk rasa, artinya kita belum berada dalam satu frekuensi pemahaman yang sama. Solusinya ada pada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung persiapan proyek besar seperti Blok Masela. Keberhasilan proyek ini akan membuka lapangan kerja luas dan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi seluruh kabupaten di Maluku, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif warga.

“Mari kita bersama-sama menahan diri, bersatu, dan mendukung pemerintah daerah. Ini adalah kesempatan emas untuk memajukan Maluku, dan kita semua berperan penting di dalamnya,” pungkasnya.

(M.N)