Musda KNPI Mimika Dipersoalkan, Ketua Karateker Diduga Paksakan Tahapan demi Penguasaan Dana Hibah?

Musda KNPI Mimika Dipersoalkan, Ketua Karateker Diduga Paksakan Tahapan demi Penguasaan Dana Hibah?

Timika Kabarsulselindonesia.web.id – Polemik pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI Kabupaten Mimika semakin memanas. Sejumlah peserta forum bersama unsur Organisasi Kepemudaan (OKP) secara terbuka mempersoalkan jalannya Musda yang mereka nilai sarat kejanggalan dan tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi.03/07/2026

Mereka menuding Ketua Karateker DPD II KNPI Mimika, Arden Temorubun, tetap memaksakan seluruh tahapan Musda meskipun forum, menurut mereka, tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta tata tertib organisasi.

Menurut pihak yang menyampaikan keberatan, keputusan yang dipaksakan dalam forum yang dipersoalkan kuorumnya berpotensi melahirkan produk Musda yang cacat secara organisatoris dan memicu sengketa kepengurusan di kemudian hari.

Tidak hanya itu, sejumlah peserta juga menduga percepatan pelaksanaan Musda berkaitan dengan kepentingan pengelolaan dana hibah organisasi. Dugaan tersebut, menurut mereka, menjadi alasan mengapa seluruh tahapan terus didorong agar segera diselesaikan, meskipun menuai penolakan dari sebagian peserta forum.

"Jika benar orientasinya hanya mengejar penguasaan dana hibah, maka ini merupakan pengkhianatan terhadap marwah KNPI sebagai rumah besar organisasi kepemudaan," ujar salah seorang peserta yang meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.

Pihak yang keberatan juga mengaku memperoleh informasi mengenai adanya dugaan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu sebelum Musda berlangsung. Mereka bahkan mengklaim terdapat percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang diduga menunjukkan adanya komunikasi dengan Bupati Mimika dan Kepala Diaspora Kabupaten Mimika terkait pelaksanaan Musda. Namun demikian, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Selain itu, mereka juga menuding nama Bupati Mimika dan Kepala Diaspora dibawa-bawa untuk memperoleh legitimasi dan dukungan terhadap pelaksanaan Musda. Jika tudingan tersebut benar, menurut mereka, hal itu berpotensi mencederai independensi organisasi kepemudaan dan memunculkan kesan adanya intervensi dari pihak luar terhadap forum internal KNPI.

"Forum tidak memenuhi kuorum, tetapi seluruh tahapan tetap dipaksakan berjalan. Jika dibiarkan, kondisi ini akan memicu konflik berkepanjangan dan membuka peluang lahirnya dualisme kepengurusan KNPI di Kabupaten Mimika," kata salah seorang peserta forum.

Atas berbagai persoalan tersebut, para peserta yang menyampaikan keberatan mendesak DPD I KNPI Papua Tengah segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses Musda serta mengambil langkah penyelesaian sesuai AD/ART organisasi. Mereka berharap polemik ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat merusak soliditas organisasi kepemudaan di Mimika.

Hingga berita ini diterbitkan, Arden Temorubun maupun panitia Musda belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi atas berbagai tudingan dan dugaan yang disampaikan oleh para peserta forum.

Editor: Bruce Elang