SELAMATKAN GOLKAR MALUKU TENGAH, KADER DESAK DPP BERSIKAP

Kabarsulsel-Indonesia.web.id. MASOHI, 21 Mei 2026 – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah yang agenda utamanya memilih Ketua DPD Periode baru berakhir buntu atau deadlock pada akhir April lalu. Mandeknya forum tertinggi tingkat kabupaten ini dipicu oleh tensi politik yang memanas, pemenuhan persyaratan peserta Musda, serta adanya temuan krusial terkait rekam jejak kandidat calon ketua yang bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini pasca deadlock-nya Musda, beberapa calon disinyalir tengah terbelit persoalan hukum. Dimana dua calon ketua diantaranya yakni Hasan Alkatiry dan Rusbandi Silawane sedang berstatus sebagai terlapor atas dugaan masalah pidana. Hasan Alkatiry dilaporkan ke Kejaksaaan Negeri Maluku Tengah atas dugaan penyalahgunaan dana bansos yang bersumber dari APBD Maluku Tengah. Sedangkan Rusbandi dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen terkait pencalonannya sebagai anggota DPRD Maluku Tengah pada Pemilu 2024 lalu. Kondisi ini dinilai membuat kader tersebut berpotensi besar tidak memenuhi kriteria PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela) yang merupakan syarat mutlak dan harga mati bagi setiap calon pemimpin di tubuh partai beringin.

Stagnasi dalam Musda ini memicu kekhawatiran di tingkat akar rumput. Jika dibiarkan berlarutlarut, konsolidasi partai di Maluku Tengah terancam lumpuh.

“Golkar adalah partai besar yang taat asas. Syarat PDLT, terutama poin 'tidak tercela', bukan sekadar formalitas di atas kertas. Jika ada calon yang diduga bermasalah secara hukum, ini menjadi alarm bahaya bagi citra dan masa depan partai di Maluku Tengah. 

Guna menyelamatkan Golkar Maluku Tengah, maka harus ada tindakan tegas dimana DPP Partai Golkar, melalui Ketua Umum, sebagai mandataris Munas, harus mengambil tindakan penyelamatan partai dengan menunjuk ketua yang kredibel dan tidak terkait masalah hukum dan bersih sekaligus memenuhi aspek PDLT. Jika tidak maka Golkar Maluku Tengah akan makin merosot," ujar salah satu tokoh senior Golkar Maluku Tengah, Buce Wurlianty.

Kegagalan Musda Maluku Tengah untuk mencapai mufakat atau voting yang bersih akhirnya melahirkan desakan kuat agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera mengambil langkah penyelamatan. Mengingat situasi yang semakin krusial, sejumlah kader dan pengurus daerah menilai satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan partai adalah intervensi langsung dari pusat. DPP Partai Golkar didesak untuk menggunakan kewenangan khusus strategis, yaitu Diskresi Ketua Umum. Melalui mekanisme diskresi ini, Ketua Umum DPP Partai Golkar memiliki wewenang penuh untuk mengambil alih kebuntuan politik di daerah, menunjuk dan menetapkan langsung Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah yang definitif dan bersih dari track record negatif serta menyetop polarisasi yang berpotensi memecah belah soliditas kader di Maluku Tengah.

Hal senada diamini oleh Wakil Ketua Partai Golkar Kecamatan Kota Masohi, Yosias  

Letwar. Menurut Letwar, langkah penunjukan langsung via diskresi dipandang sebagai solusi paling realistis saat ini. Selain untuk menjaga marwah partai dari figur bermasalah, langkah cepat ini diperlukan agar roda organisasi Golkar di Maluku Tengah bisa langsung tancap gas menghadapi agenda-agenda politik ke depan tanpa terbebani oleh polemik internal. Hingga berita ini diturunkan, jalannya Musda masih diskors, dan para kader daerah sedang menunggu keputusan resmi dari DPP Partai Golkar terkait langkah penyelamatan organisasi di bumi Pamahanunusa tersebut.

(M.N)