Jangan Anggap Enteng Rekomendasi BPK, DPRD Siap Bentuk Pansus Kawal Perbaikan, Benhur Watubun: Opini WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Perbaikan Harus Nyata

Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Meskipun kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya berturut-turut, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun mengingatkan agar tidak berpuas diri. Ia menegaskan rekomendasi dan catatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib ditindaklanjuti secara serius, bahkan DPRD tidak segan membentuk Panitia Khusus jika diperlukan.

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Senin (8/6/2026) di Gedung DPRD Karang Panjang.

Menurut Benhur, opini WTP adalah bukti bahwa laporan keuangan disajikan sesuai standar, namun tidak menghapus fakta bahwa masih ada hal yang harus dibenahi. “Rekomendasi BPK itu bukan sekadar catatan kertas, tapi panduan objektif agar kinerja pemerintahan makin baik. Ini bukan hal yang bisa dianggap enteng atau dilupakan begitu saja,” tegasnya.

Ia memuji profesionalisme BPK sekaligus mengakui sistem pengawasan internal pemprov sudah membaik, namun menekankan harus terus ditingkatkan agar hasilnya terasa nyata bagi masyarakat.

Untuk memastikan rekomendasi tidak berhenti di atas kertas, Benhur menyatakan DPRD siap mengambil langkah tegas. “Kami membuka opsi membentuk Panitia Khusus. Tujuannya jelas: mengawal agar setiap temuan diperbaiki dan tidak terulang lagi di masa mendatang,” ungkap politisi PDI-P ini.

Langkah ini diambil agar sinergi antara legislatif dan eksekutif berjalan lebih terarah. “Kita ingin perbaikan yang kualitatif, bukan sekadar formalitas. Dengan pengawasan yang ketat, pengelolaan keuangan daerah akan makin akuntabel dan bermanfaat sepenuhnya untuk rakyat Maluku,” pungkasnya.

(M.N)