Yohanis Wantik Soroti Kinerja OPD Mimika: Dana Otsus Tahap II Tertunda, Visi-Misi Bupati Terancam Tersandera Birokrasi

Yohanis Wantik Soroti Kinerja OPD Mimika: Dana Otsus Tahap II Tertunda, Visi-Misi Bupati Terancam Tersandera Birokrasi

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id  – Mantan aktivis sekaligus tokoh muda Papua yang pernah berkecimpung di dunia politik, Yohanis Wantik, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Kritik tersebut disampaikan menyusul pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tapi Malissa, mengenai dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II yang hingga kini masih tertunda.20/07/2026

Menurut Wantik, keterlambatan penyaluran dana Otsus mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi dan berpotensi menghambat pelaksanaan visi dan misi Bupati Mimika Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.

"Kalau kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat akan melihat pemerintah gagal memenuhi janji-janji pembangunan. Padahal persoalannya bisa jadi bukan pada kepala daerah, tetapi pada lambannya kinerja OPD," ujar Wantik.

Ia juga menyinggung masih adanya sorotan publik terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Wantik menilai keterlambatan dana Otsus tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa, mengingat program-program yang dibiayai dana tersebut menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

"Kinerja OPD harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai birokrasi yang lamban justru menghambat realisasi program prioritas dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang baru," tegasnya.

Meski menyampaikan kritik, Wantik menegaskan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk menyerang Bupati maupun Wakil Bupati Mimika. Sebaliknya, ia mengaku ingin memberikan masukan agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

"Saya mengkritik bukan karena membenci pemerintahan Bapak Johanes Rettob dan Bapak Emanuel Kemong. Justru karena saya peduli, saya berharap kedua pemimpin ini segera melakukan evaluasi terhadap OPD yang dinilai lamban, kurang transparan, dan tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya," kata Wantik.

Ia berharap evaluasi birokrasi segera dilakukan agar program-program pembangunan dapat terealisasi tepat waktu dan visi-misi kepala daerah tidak terhambat oleh persoalan internal pemerintahan.

Editor: Bruce Elang