Filep Wamafma: Papua Butuh Dialog, Bukan Pendekatan Militer

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Filep Wamafma menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan di Tanah Papua harus ditempuh melalui dialog konstruktif, bukan pendekatan keamanan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers bersama awak media di Resto Hotel Grand Papua, Fakfak, Jumat, 8 Mei.

Filep, yang juga Ketua Komite III DPD RI sekaligus Sekretaris MPR for Papua, menjelaskan bahwa MPR for Papua merupakan alat kelengkapan resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Forum tersebut sebelumnya dikenal sebagai kaukus, namun kini dilembagakan secara formal di bawah MPR.

“Papua secara politik dilegalkan melalui ketetapan MPR. Karena itu, ada tanggung jawab moral dan politik bagi MPR untuk turut mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua,” ujar Filep.

Menurut dia, kehadiran MPR for Papua bukan untuk menciptakan masalah baru, melainkan membantu pemerintah merumuskan jalan keluar atas isu-isu strategis yang terus memicu ketegangan di masyarakat.

Di antaranya polemik Proyek Strategis Nasional (PSN), tudingan menguatnya militerisme, hingga persoalan pendidikan dan keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan.

Filep mengatakan, pada 13 Mei mendatang ia bersama Ketua Forum Papua dijadwalkan bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Pertemuan itu akan membahas aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang belakangan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah PSN serta menuntut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Kami akan meminta agar ada kajian mendalam dari aspek politik, hukum, dan keamanan atas aspirasi yang berkembang. Jangan sampai kebijakan negara justru memunculkan rasa takut dan trauma baru,” katanya.

Ia menyinggung trauma panjang masyarakat Papua akibat berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat. Trauma itu, kata dia, memunculkan kembali kekhawatiran ketika kebijakan pembangunan dianggap tidak melibatkan masyarakat secara memadai.

“Pertanyaan masyarakat sederhana: mengapa otonomi khusus diberikan, tetapi jaminan keselamatan, pendidikan, dan penghargaan terhadap hak-hak dasar belum sepenuhnya dirasakan?” ujar Filep. Ia menambahkan, jika otonomi khusus tidak menghadirkan rasa aman dan keadilan, maka wajar bila muncul kritik dan evaluasi dari masyarakat.

Filep menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan militer. Ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang setara dan berkelanjutan dengan berbagai elemen masyarakat Papua.

“Kita bisa belajar dari Aceh. Pendekatan dialog menghasilkan perdamaian. Mantan kombatan bisa terlibat dalam pemerintahan dan politik secara sah. Mengapa Papua tidak bisa?” ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Filep mengingatkan bahwa Papua dikenal sebagai tanah yang damai dengan masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan budaya saling menghormati. Menurut dia, konflik bukanlah watak asli Papua.

“Papua adalah tanah damai. Fondasi sosialnya adalah budaya dan adat. Konflik bukan tempatnya di sini. Karena itu, solusi yang bermartabat hanya bisa lahir dari dialog,” kata Filep.

 

Writter & Editor : Den