JEMPOL UNTUK BUPATI MALUKU TENGGARA! Ekonomi Rakyat Butuh Bukti Nyata.
Kabar Sulsel - Admin
, 25 Oktober 2026
MALUKU TENGGARA, Kabarsulselindonesia.web.id — Pengamat Kebijakan Publik, M. Adri Rumbou, memberikan apresiasi terhadap gagasan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, mengenai pentingnya pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, orientasi pembangunan daerah harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pada kemeriahan kegiatan dan seremonial pemerintahan.
“Jempol untuk Bupati Maluku Tenggara apabila komitmen membangun ekonomi rakyat benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” demikian penekanan dalam pandangan kebijakan publik yang disampaikan M. Adri Rumbou, Minggu (25/10/2026).
Menurut Adri, ukuran keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup dilihat dari banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang dibelanjakan, atau dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan. Hal yang jauh lebih penting ialah sejauh mana kebijakan tersebut mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat UMKM, serta memperluas akses pasar bagi produk lokal Kepulauan Kei.
Seremoni Penting, tetapi Dampak Harus Diutamakan
Adri menilai kegiatan pemerintahan, pelatihan usaha, penyaluran bantuan, dan peluncuran program tetap mempunyai fungsi penting. Namun, seluruh kegiatan itu harus menjadi pintu masuk bagi perubahan yang lebih besar, bukan berhenti sebagai agenda formalitas.
Bantuan kepada pelaku usaha, misalnya, perlu disertai pendampingan, pengawasan pemanfaatan, akses pemasaran, dan evaluasi hasil. Begitu pula pelatihan UMKM yang harus dilanjutkan dengan penguatan keterampilan, pengelolaan keuangan, peningkatan mutu produk, serta perluasan jaringan pemasaran.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan program yang diumumkan. Mereka membutuhkan kesempatan untuk berkembang, memperoleh penghasilan yang layak, dan merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari,” menjadi prinsip yang perlu dikedepankan dalam pembangunan ekonomi daerah.
Lima Langkah Strategis Menggerakkan Ekonomi Rakyat
M. Adri Rumbou menilai terdapat lima langkah strategis yang dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Pertama, memperluas akses permodalan dan pasar. Nelayan, petani, pedagang kecil, pengrajin, dan pelaku UMKM membutuhkan informasi pembiayaan yang mudah dijangkau, termasuk akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut perlu disertai pendampingan agar modal dapat digunakan secara produktif.
Kedua, memperkuat kapasitas pelaku usaha. Pemerintah perlu mendorong literasi keuangan, pemasaran digital, pengembangan kualitas produk, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Tujuannya agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi mampu membangun kemandirian ekonomi.
Ketiga, membangun kemitraan yang adil. Produk perikanan, pertanian, kerajinan, dan ekonomi kreatif Kepulauan Kei perlu memperoleh peluang lebih luas melalui kerja sama dengan pelaku pariwisata, hotel, restoran, distributor, serta pasar potensial lainnya. Kemitraan harus memberikan kepastian harga, pembayaran, dan manfaat yang adil bagi produsen lokal.
Keempat, menghadirkan pelayanan birokrasi yang efektif. Kemudahan perizinan, kepastian prosedur, keterbukaan informasi, dan pelayanan yang tidak berbelit merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Kebijakan daerah juga perlu memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang sesuai peraturan perundang-undangan.
Kelima, mengukur hasil secara terbuka. Pemerintah daerah perlu menggunakan indikator yang jelas, seperti perkembangan pendapatan pelaku UMKM, penyerapan tenaga kerja, perluasan pasar produk lokal, serta keberlangsungan usaha masyarakat. Hasil evaluasi perlu disampaikan secara transparan agar publik dapat menilai manfaat program berdasarkan data.
Belajar dari Pengalaman Pembangunan China
Adri juga menilai pengalaman pembangunan China dapat menjadi bahan pembelajaran, khususnya mengenai perencanaan jangka panjang, pengembangan industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi.
Namun, menurutnya, pembelajaran tersebut tidak berarti menyalin seluruh kebijakan negara lain. Maluku Tenggara perlu mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan, kondisi sosial masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta potensi ekonomi setempat.
Sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat menjadi penggerak ekonomi apabila dikelola secara profesional dan didukung kebijakan yang konsisten. Potensi daerah harus diterjemahkan menjadi kegiatan produktif yang menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kebijakan Harus Rasional, Terukur, dan Berkelanjutan
Dalam perspektif kebijakan publik, Adri menekankan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan data, analisis yang rasional, penetapan prioritas, serta evaluasi berkala.
Setiap program perlu menjawab persoalan mendasar: apakah manfaatnya dapat bertahan dalam jangka panjang, apakah masyarakat dilibatkan dalam menentukan kebutuhan, dan apakah hasilnya dapat dibuktikan melalui indikator yang terukur?
Menurutnya, keterlibatan nelayan, petani, pedagang, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya harus menjadi bagian dari proses perencanaan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya lahir dari meja birokrasi, tetapi berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Penggunaan anggaran juga harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat jelas, dilaksanakan secara akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Apresiasi Harus Diikuti Pembuktian
M. Adri Rumbou menegaskan bahwa apresiasi terhadap Bupati Maluku Tenggara perlu ditempatkan sebagai dorongan positif agar gagasan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat program ekonomi produktif, membuka ruang bagi usaha masyarakat, memperluas kemitraan, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang dapat diukur.
Masyarakat Kepulauan Kei tidak hanya membutuhkan janji kesejahteraan, tetapi juga kesempatan untuk bekerja, mengembangkan usaha, memperoleh penghasilan yang layak, dan membangun masa depan yang lebih baik.
Karena itu, pembangunan daerah perlu bergerak dari seremoni menuju solusi, dari slogan menuju pelaksanaan, dan dari laporan kegiatan menuju hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Jempol untuk setiap gagasan yang berpihak kepada rakyat. Namun, kepercayaan publik akan semakin kuat ketika gagasan tersebut dibuktikan melalui kebijakan yang konsisten, tata kelola yang bertanggung jawab, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan bukan hanya dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat secara berkelanjutan."tutup
M. Adri Rumbou
Pengamat Kebijakan Publik
Editor: Bruce Elang
Komentar via Facebook