Dugaan Korupsi Menggunung di Mimika, Aparat Hukum Bungkam, Ada Apa di Balik Senyapnya Penegakan?

Mimika, Kabarsulsel-Indonesia.com |  Aroma tak sedap itu kian menyengat. Di tengah geliat pembangunan dan perputaran anggaran bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, Kabupaten Mimika justru diguncang rentetan dugaan korupsi yang mengambang tanpa kepastian hukum. Publik bertanya: mengapa aparat penegak hukum seolah berjalan di tempat?

Sorotan tajam mengarah pada sejumlah kegiatan beranggaran jumbo. Pelaksanaan MTQ 2024 dengan nilai puluhan miliar rupiah menjadi salah satu yang paling sering diperbincangkan.

Belum lagi dugaan penyimpangan pada sektor perkebunan, pengelolaan dana hibah, hingga proyek-proyek infrastruktur bernilai besar. Isu-isu ini bukan lagi bisik-bisik warung kopi; ia telah menjelma menjadi percakapan terbuka di ruang publik dan media sosial.

Beberapa laporan, menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, telah disampaikan kepada pihak berwenang. Namun hingga kini, publik belum melihat tanda-tanda adanya langkah penyelidikan yang transparan.

“Setidaknya ada klarifikasi resmi atau pernyataan bahwa kasus ini sedang ditelaah. Jangan semuanya dibiarkan menggantung,” ujarnya.

Yang mengusik bukan semata dugaan korupsinya, melainkan kesan diam yang panjang. Dalam praktik penegakan hukum, senyap sering kali menimbulkan tafsir. Minimnya keterangan resmi dari aparat penegak hukum membuka ruang spekulasi dan dalam ruang hampa informasi, kepercayaan publik perlahan tergerus.

Padahal, institusi penegak hukum memiliki perangkat intelijen dan penyidik yang secara struktural dan fungsional ditugaskan menelusuri dugaan tindak pidana korupsi. Jika laporan telah masuk, mestinya ada tahapan yang dapat diinformasikan kepada publik: apakah sedang diverifikasi, dinaikkan ke tahap penyelidikan, atau justru dihentikan karena tak cukup bukti. Transparansi prosedural adalah bagian dari akuntabilitas.

Di tengah gencarnya kampanye pemberantasan korupsi di tingkat nasional, lambannya respons terhadap dugaan di daerah memunculkan ironi. Publik tak menuntut vonis instan, tetapi kepastian proses.

Jika memang tak ada unsur pidana, jelaskan secara terbuka. Jika ada indikasi kuat, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu tanpa tedeng aling-aling.

Mimika bukan sekadar daerah dengan nilai proyek besar. Ia adalah ruang hidup masyarakat yang berhak atas tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel. Ketika dugaan penyimpangan dibiarkan mengambang, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pejabat atau institusi, melainkan legitimasi hukum itu sendiri.

Kini bola ada di tangan aparat penegak hukum. Diam mungkin terasa aman, tetapi dalam negara hukum, akuntabilitas tak boleh menunggu tekanan. Publik menanti bukan sekadar pernyataan, melainkan keberanian.

 

Writter : Elang | Editor : Den