Blok Masela: DPRD Maluku Minta Kebutuhan Tenaga Kerja Dibuka Sejak Dini, Agar Masyarakat Tak Tertinggal

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Proyek strategis nasional Blok Masela dinilai belum memberikan gambaran jelas soal kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Yan Zamora Noach, meminta pemerintah daerah dan pihak investor lebih terbuka menyampaikan informasi tersebut sejak awal, agar masyarakat dapat mempersiapkan kompetensi yang sesuai dan tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

Menurut Noach, hingga saat ini belum ada data resmi yang rinci mengenai jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, maupun kualifikasi yang disyaratkan operator proyek. Hal ini membuat persiapan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi terhambat.

“Sampai saat ini saya belum melihat informasi yang jelas soal apa saja yang dibutuhkan. Bagaimana kita bisa bicara kesiapan kalau tidak tahu apa yang harus dipersiapkan? Informasi ini wajib disampaikan agar kita paham betul standar kompetensi yang dibutuhkan,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Maluku, Kamis (4/6/2026).

Ia menekankan, sosialisasi tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan diskusi bersama pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelatihan kerja, dan masyarakat luas. Contohnya, rincian kebutuhan mulai dari tukang las, teknisi pipa, hingga tenaga ahli lainnya harus disampaikan secara transparan.

Dengan informasi yang jelas, pemerintah dan lembaga pelatihan dapat merancang program yang tepat sasaran. Masyarakat pun bisa mengikuti pelatihan yang relevan dan memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui industri, sehingga saat lowongan dibuka mereka sudah siap bersaing.

“Yang paling penting adalah sertifikat kompetensi. Kalau sudah tahu kebutuhannya, masyarakat bisa memilih pelatihan yang pas. Begitu ada kesempatan kerja, mereka langsung bisa diterima,” jelasnya.

Noach juga menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan berdasarkan tahapan proyek: mulai dari masa konstruksi hingga tahap produksi. Setiap tahap memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga informasi yang rinci akan menghindari pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan.

“Harus dijelaskan berapa orang yang dibutuhkan saat pembangunan, kemudian saat beroperasi, dan keahlian apa saja yang dibutuhkan di masing-masing tahap. Jangan sampai masyarakat dilatih hal yang akhirnya tidak terpakai,” tegasnya.

Ia mengingatkan, tenaga kerja dari luar daerah umumnya lebih siap karena lebih mudah mengakses informasi dari pihak pengelola proyek. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan masyarakat Maluku justru menjadi penonton dan tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari proyek yang ada di wilayahnya sendiri.

Terkait persentase penyerapan tenaga kerja lokal, Noach mengaku belum memperoleh data resmi. Namun, ia menegaskan DPRD akan terus mengawasi perkembangan proyek agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga setempat. Mengingat angka pengangguran di Maluku yang masih cukup tinggi, kesempatan kerja dari proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi, asalkan persiapan dilakukan dengan benar.

“Pengangguran masih tinggi, jadi informasi pelatihan pasti dibutuhkan. Tapi pertanyaannya: apakah pelatihannya sesuai dengan yang dibutuhkan nanti? Itulah yang harus dipastikan. Kami akan terus awasi agar proyek ini benar-benar membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas SDM Maluku,” pungkasnya.

(M.N)