Dari Ruang Audiensi ke Hamparan Kebun: Fakfak Memulai Kebangkitan Kelapa Rakyat

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Tidak semua hasil audiensi berakhir sebagai catatan di atas meja. Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sebuah pertemuan antara Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia kini mulai menjelma menjadi pekerjaan nyata di lapangan. Setelah usulan pemerintah daerah mendapat respons positif dari pemerintah pusat, Program Peremajaan Kelapa Dalam Tahun Anggaran 2026 resmi memasuki tahap pelaksanaan melalui pendataan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).

Langkah awal itu mungkin terlihat sederhana: petugas mendatangi kebun, mencatat nama petani, memeriksa usia tanaman, mengukur luasan lahan, hingga memastikan status kepemilikan. 

Namun, di balik proses administrasi tersebut tersimpan agenda yang jauh lebih besar, yakni menghidupkan kembali salah satu komoditas yang selama puluhan tahun menjadi denyut ekonomi masyarakat pesisir Fakfak.

Pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan peremajaan seluas 75 hektare pada 2026. Program itu sekaligus menjadi pijakan awal untuk memperluas usulan pada 2027, terutama di kawasan pesisir Distrik Furwagi hingga Karas yang dikenal sebagai sentra kelapa sekaligus wilayah penyangga usaha penangkapan ikan terbang.

Bagi Fakfak, kelapa bukan sekadar tanaman perkebunan.

Komoditas ini telah lama menjadi bagian dari sejarah ekonomi masyarakat. Dari buahnya lahir berbagai produk bernilai ekonomi, sementara daunnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan nelayan pesisir. 

Selama bertahun-tahun, daun kelapa dimanfaatkan sebagai media alami tempat menempel dan bertelurnya ikan terbang, komoditas perikanan yang telah membawa nama Fakfak ke pasar ekspor.

Karena itulah, program peremajaan kelapa tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan produksi buah. Pemerintah melihatnya sebagai investasi untuk menjaga keseimbangan antara sektor perkebunan dan sektor perikanan yang selama ini saling menopang kehidupan masyarakat.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jati, ST., MT., mengatakan pendataan CPCL mulai dilaksanakan pada Juli 2026 sebagai tahapan paling menentukan dalam keseluruhan program.

"Akurasi data menjadi fondasi utama. Kami ingin memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh petani yang memenuhi syarat sehingga pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal," katanya.

Tim lapangan melakukan verifikasi secara langsung terhadap kondisi kebun masyarakat. Mulai dari jumlah tanaman yang sudah tidak produktif, kondisi lahan, kesiapan petani, hingga aspek administrasi diperiksa secara menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan setiap hektare yang diremajakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas.

Pendataan tahap pertama difokuskan pada lima distrik, yakni Distrik Fakfak Tengah, Fakfak Timur Tengah, Fakfak Timur, Fakfak Barat, dan Wartutin. Setelah itu, kegiatan akan diperluas ke Distrik Karas dan Distrik Furwagi sebagai bagian dari penyusunan CPCL Tahun 2027.

Pemilihan Dua Distrik Tersebut Bukan Tanpa Alasan.

Selain memiliki hamparan kebun kelapa yang luas, Karas dan Furwagi merupakan kawasan yang kehidupan ekonominya bertumpu pada perpaduan antara sektor perkebunan dan perikanan. Di wilayah inilah daun kelapa menjadi komponen penting dalam penangkapan telur ikan terbang. Artinya, keberhasilan program peremajaan kelapa juga akan ikut menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat nelayan.

Di saat bersamaan, Pemerintah Kabupaten Fakfak juga bergerak menyiapkan kebutuhan benih unggul. Dinas Perkebunan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk memperoleh dukungan dari Kelompok Sumber Benih (KSB) Kelapa yang memiliki legalitas sesuai ketentuan.

Sekitar 11.000 bibit kelapa unggul bersertifikat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program peremajaan seluas 75 hektare. Seluruh proses pengadaan akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Kabupaten Fakfak bertugas memastikan kesiapan data, lahan, dan petani sebagai penerima manfaat.

Penggunaan benih unggul dinilai menjadi faktor penting agar produktivitas kebun rakyat meningkat secara berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan produksi juga diproyeksikan mampu memperkuat pasokan bahan baku bagi pengembangan industri hilir kelapa yang selama ini menjadi salah satu agenda strategis pembangunan daerah.

Menurut Widhi program ini merupakan bukti bahwa komunikasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan pemerintah pusat tidak berhenti pada tataran wacana.

"Program ini bukan sekadar mengganti pohon yang sudah tua. Yang sedang kita bangun adalah fondasi baru bagi masa depan perkebunan kelapa rakyat di Fakfak. Karena itu, kami memulai semuanya dari data yang akurat, benih yang berkualitas, serta pengawalan setiap tahapan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan."

Ia menambahkan, perhatian terhadap kawasan Karas dan Furwagi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keterhubungan antara pembangunan perkebunan dan keberlanjutan ekonomi pesisir.

"Kelapa memiliki makna yang lebih luas bagi masyarakat Fakfak. Ia bukan hanya menghasilkan buah, tetapi juga menopang aktivitas perikanan masyarakat. Inilah yang ingin kami jaga melalui program peremajaan ini sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat."

Pelaksanaan program tersebut menjadi penanda bahwa pembangunan sektor perkebunan di Fakfak mulai bergerak ke arah yang lebih terencana. Tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, menjaga keseimbangan ekologi, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak, peremajaan kelapa bukan sekadar proyek pertanian tahunan. Program ini merupakan titik awal membangun kembali kejayaan komoditas yang selama puluhan tahun menjadi identitas daerah sekaligus sumber penghidupan ribuan masyarakat. 

Dari ruang audiensi di Jakarta, kebijakan itu kini mulai berakar di kebun-kebun rakyat Fakfak tempat harapan baru tentang produktivitas, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi daerah perlahan mulai tumbuh.

 

Writter & Editor : Den