Kekayaan Papua Tidak Bole Menjadikan Orang Papua Tamu di Tanah Sendiri.

Kekayaan Papua Tidak Bole Menjadikan Orang Papua Tamu di Tanah Sendiri.

Pernyataan Sikap Dewan Adat Daerah (DAD) Kab Mimika.

TIMIKA kabarsulselindonesia.web.id  — Di atas tanah yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahun, masih terlalu banyak anak Papua yang berdiri dalam antrean panjang mencari pekerjaan.

Ini adalah ironi yang tidak boleh lagi ditutupi dengan pidato, seremoni, maupun laporan keberhasilan pembangunan.

Faktanya, setiap tahun persoalan yang sama terus berulang. Orang Asli Papua dan masyarakat lokal datang ke DPRK, mendatangi kantor pemerintah, melakukan aksi damai, menyampaikan aspirasi, bahkan memohon agar diberikan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri.

Namun yang berubah hanya lokasi aksi dan nama pejabat yang menerima aspirasi. Keluhannya tetap sama.02/06/2026

Sulit mendapat pekerjaan di tanah sendiri.

Pertanyaannya, sampai kapan kondisi ini akan terus dipertahankan?

Masyarakat mulai bertanya dengan nada yang semakin keras:

Apakah Pemerintah Kabupaten Mimika benar-benar memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah ini?

Ataukah pemerintah hanya menjadi penonton ketika ribuan tenaga kerja didatangkan sementara anak-anak daerah terus menunggu tanpa kepastian?

Pertanyaan ini muncul karena realitas yang dilihat masyarakat sangat berbeda dengan narasi yang selama ini dibangun.

Di satu sisi, Mimika dikenal sebagai daerah penghasil kekayaan alam luar biasa.

Di sisi lain, masih banyak pemuda Papua yang membawa map lamaran dari kantor ke kantor tanpa pernah mendapat kesempatan yang layak.

Di satu sisi, Papua menerima dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang sangat besar.

Di sisi lain, lapangan kerja masih menjadi keluhan paling dominan yang terdengar dari rakyat.

Di satu sisi, semua pihak berbicara tentang afirmasi Orang Asli Papua.

Di sisi lain, masyarakat masih mempertanyakan di mana letak keberpihakan itu dalam praktik sehari-hari.

Inilah yang memunculkan persepsi berbahaya di tengah masyarakat.

Bahwa kawasan industri besar yang berdiri di Mimika seolah memiliki dunia sendiri, aturan sendiri, dan mekanisme sendiri yang sulit disentuh oleh rakyat maupun pemerintah daerah.

DAD Mimika tidak menuduh siapa pun.

Namun kami juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa persepsi tersebut tumbuh karena adanya kesenjangan yang nyata antara harapan masyarakat dan realitas yang mereka hadapi.

Jika pengawasan berjalan efektif, mengapa keluhan ini terus berulang?

Jika program peningkatan SDM berhasil, mengapa banyak pencari kerja lokal masih belum terserap?

Jika keberpihakan kepada Orang Asli Papua benar-benar menjadi prioritas, mengapa tuntutan yang sama masih terdengar dari tahun ke tahun?

Jangan salahkan masyarakat apabila mereka mulai meragukan efektivitas berbagai program yang selama ini diklaim berhasil.

Karena rakyat menilai pembangunan bukan dari baliho, bukan dari konferensi pers, dan bukan dari banyaknya rapat yang digelar.

Rakyat menilai pembangunan dari isi dapur mereka.

Rakyat menilai pembangunan dari apakah anak-anak mereka bekerja atau menganggur.

Rakyat menilai pembangunan dari apakah kekayaan alam di sekeliling mereka menghadirkan kesejahteraan atau hanya menjadi angka-angka dalam laporan.

Belum lama ini para gubernur dan kepala daerah se-Tanah Papua berkumpul di Timika membicarakan percepatan pembangunan Papua.

Komitmen besar kembali disampaikan.

Janji besar kembali diucapkan.

Namun DAD Mimika ingin mengingatkan satu hal:

Rakyat Papua sudah terlalu sering mendengar janji.

Yang mereka tunggu sekarang adalah hasil.

Masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak slogan tentang kesejahteraan.

Masyarakat membutuhkan pekerjaan.

Masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak seremoni pembangunan.

Masyarakat membutuhkan kesempatan.

Masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak foto bersama para pejabat.

Masyarakat membutuhkan keberpihakan yang bisa dirasakan.

Karena itu DAD Mimika mendorong pemerintah daerah, perusahaan, kontraktor, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka sistem perekrutan yang lebih transparan, terukur, dan berpihak kepada masyarakat lokal.

Kami juga akan melakukan pendataan dan konsolidasi tenaga kerja Orang Asli Papua serta masyarakat lokal sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam memperjuangkan hak ekonomi masyarakat adat.

Sebab jika kekayaan alam terus diambil dari tanah Papua, sementara anak-anak Papua terus berada di luar pagar kesempatan, maka cepat atau lambat rasa ketidakadilan akan semakin membesar.

Dan itu adalah situasi yang tidak diinginkan oleh siapa pun.

Tanahnya di Papua.

Tambangnya di Papua.

Kekayaannya dari Papua.

Maka sudah seharusnya anak-anak Papua menjadi pihak pertama yang merasakan manfaatnya.

Sebab keberhasilan pembangunan tidak diukur dari berapa banyak kekayaan yang keluar dari Papua.

Keberhasilan pembangunan diukur dari berapa banyak anak Papua yang dapat hidup layak di atas tanah leluhurnya sendiri.Versi ini lebih tajam karena menyoroti paradoks antara kekayaan alam dan pengangguran lokal, serta memberi tekanan moral dan politik yang kuat tanpa membuat tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.

Editor : Bruce Elang