Krisis Total Mimika: APBD Triliunan Macet, Visi-Misi Mandek, DPRK Dinilai Kehilangan Taring Pengawasan

Krisis Total Mimika: APBD Triliunan Macet, Visi-Misi Mandek, DPRK Dinilai Kehilangan Taring Pengawasan

MIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Instruksi Bupati Mimika, John Rettob, yang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada pertengahan tahun dinilai menjadi sinyal kuat bahwa roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bagi RP, langkah tersebut merupakan pengakuan tidak langsung bahwa tata kelola pemerintahan sedang mengalami persoalan serius.06/07/2026

Menurut RP, realisasi fisik yang baru mencapai sekitar 17 persen pada pertengahan tahun menunjukkan sebagian besar program strategis yang bersumber dari visi dan misi kepala daerah berjalan di tempat. Janji-janji pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga perbaikan pelayanan publik dinilai belum terlihat nyata.

"Visi-misi tidak boleh berhenti menjadi slogan politik. Ketika serapan anggaran dan realisasi pembangunan sangat rendah, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas kepemimpinan daerah," tegas RP.

RP menilai pengawasan internal pemerintah daerah juga patut dipertanyakan. Seharusnya, kata dia, Bupati melakukan evaluasi berkala setiap bulan atau setiap triwulan, bukan baru meminta daftar persoalan ketika publik mulai menyoroti potensi SILPA yang disebut mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

DPRK Mimika Dinilai Gagal Menjalankan Fungsi Pengawasan

Sorotan RP juga diarahkan kepada DPRK Mimika. Menurutnya, rendahnya realisasi pembangunan dan besarnya SILPA menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan legislatif belum berjalan maksimal.

"Tugas DPRK bukan hanya mengesahkan APBD, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat kepada masyarakat," ujarnya.

RP mempertanyakan mengapa hingga pertengahan tahun tidak terlihat langkah-langkah pengawasan yang kuat, seperti penggunaan hak pengawasan, rapat evaluasi yang intensif, maupun dorongan terbuka kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program.

Ia menilai lemahnya fungsi checks and balances berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa DPRK kehilangan ketegasan dalam mengawal kepentingan masyarakat.

OPD Dinilai Terlalu Nyaman Tanpa Sanksi

RP juga menyoroti tidak adanya tindakan tegas terhadap OPD yang dinilai berkinerja rendah.

Menurutnya, birokrasi tidak boleh membiarkan budaya impunitas berkembang, di mana pejabat dengan kinerja buruk tetap berada pada posisinya tanpa konsekuensi yang jelas.

Ia berpandangan bahwa kepala OPD yang realisasi programnya sangat rendah perlu dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pejabat yang tidak mencapai target kinerja juga dinilai layak dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pejabat publik digaji dari uang rakyat. Karena itu, kinerja harus menjadi ukuran utama dalam mempertahankan jabatan maupun menerima insentif," katanya.

Ancaman Sanksi Fiskal

RP mengingatkan bahwa rendahnya kemampuan daerah membelanjakan anggaran dapat berdampak pada evaluasi pemerintah pusat. Ia mengutip ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menurutnya membuka ruang adanya evaluasi dan konsekuensi fiskal apabila pengelolaan keuangan daerah dinilai tidak efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Uang Triliunan Mengendap, Ekonomi Daerah Terhambat

RP menilai besarnya dana yang belum beredar dalam perekonomian daerah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Menurutnya, APBD merupakan penggerak utama roda ekonomi Mimika. Ketika dana pembangunan belum terserap, kontraktor lokal, pekerja konstruksi, pelaku UMKM, hingga masyarakat luas ikut merasakan perlambatan ekonomi.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai ironi karena Mimika merupakan salah satu daerah dengan APBD terbesar di Indonesia, namun masih menghadapi berbagai persoalan pada sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan kampung.

"Mimika Sedang Mengalami Krisis Kepemimpinan"

Di akhir pernyataannya, RP menyampaikan kritik keras terhadap kondisi pemerintahan saat ini.

"Jika Bupati hanya meminta daftar persoalan tanpa langkah penyelesaian yang tegas, OPD tetap bekerja tanpa percepatan, dan DPRK tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, maka Mimika bukan sedang mengalami krisis anggaran. Mimika sedang menghadapi krisis kepemimpinan, krisis moralitas birokrasi, dan krisis fungsi keterwakilan rakyat. Masyarakat berhak menuntut perubahan atas kondisi ini," tutup RP.

Editor : Bruce Elang