Otsus Dipertanyakan, Pengusaha Asli Papua Masih di Pinggir: Pemerintah Papua Barat Daya Dinilai Gagal Hadirkan Keberpihakan Nyata

Otsus Dipertanyakan, Pengusaha Asli Papua Masih di Pinggir: Pemerintah Papua Barat Daya Dinilai Gagal Hadirkan Keberpihakan Nyata

Sorong Kabarsulselindonesia.web.id – Minimnya ruang bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) kembali menjadi sorotan. Berbagai aspirasi dari pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta hasil pengamatan di sejumlah daerah di Provinsi Papua Barat Daya memunculkan kritik bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang nyata dalam mendorong pemberdayaan ekonomi pengusaha asli Papua.18/07/2026

Padahal, semangat Otonomi Khusus (Otsus) menempatkan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan, termasuk dalam memperoleh kesempatan berusaha, akses terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, penguatan kapasitas usaha, serta kebijakan afirmatif yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat asli.

Namun, menurut berbagai masukan yang berkembang, implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Sejumlah pelaku usaha OAP menilai berbagai kebijakan belum sepenuhnya membuka ruang yang adil bagi mereka untuk berkembang di daerahnya sendiri.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain:

Pertama, kesempatan bagi pengusaha OAP untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai masih terbatas. Banyak pelaku usaha berharap adanya kebijakan afirmatif yang lebih jelas agar mereka memperoleh akses yang setara terhadap peluang ekonomi yang diciptakan pemerintah.

Kedua, organisasi pengusaha Asli Papua mengharapkan pelibatan yang lebih luas dalam proses penyusunan kebijakan. Mereka menilai komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dengan pelaku usaha lokal masih perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Ketiga, dukungan terhadap pengembangan usaha dinilai belum optimal. Pelaku usaha berharap adanya program yang lebih terarah, mulai dari pelatihan, pendampingan, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, hingga peningkatan daya saing usaha lokal.

Keempat, kesenjangan kemampuan antara pengusaha lokal dan pelaku usaha yang telah memiliki modal besar masih menjadi tantangan. Karena itu, banyak pihak mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan afirmatif sebagaimana semangat Otonomi Khusus agar pelaku usaha OAP memiliki kesempatan berkembang secara berkelanjutan.

Kelima, berbagai komitmen yang pernah disampaikan pemerintah diharapkan segera diwujudkan dalam bentuk program yang terukur, memiliki target yang jelas, serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pengusaha asli Papua.

Sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa keberhasilan pembangunan di Papua Barat Daya tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat asli memperoleh manfaat nyata dan memiliki peran sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerah.

Mereka berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota membuka ruang dialog yang lebih intensif bersama organisasi pengusaha Asli Papua untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat asli.

Apabila berbagai tantangan tersebut tidak segera ditangani melalui kebijakan yang konkret, dikhawatirkan tujuan Otonomi Khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi Orang Asli Papua akan semakin sulit diwujudkan.

Kini, harapan tertuju kepada seluruh pemerintah daerah di Papua Barat Daya agar menjadikan pemberdayaan pengusaha Asli Papua sebagai agenda prioritas melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat asli untuk tumbuh sebagai pelaku utama perekonomian di tanahnya sendiri.

Editor: Bruce Elang