RAKYAT TETAP HAUS, ANGGARAN SPAM TIMIKA MEMBENGKAK HINGGA RP1,1 TRILIUN. PUBLIK PERTANYAKAN KE MANA UANG RAKYAT MENGALIR?

RAKYAT TETAP HAUS, ANGGARAN SPAM TIMIKA MEMBENGKAK HINGGA RP1,1 TRILIUN. PUBLIK PERTANYAKAN KE MANA UANG RAKYAT MENGALIR?

Mimika, Kabarsulselindonesia.web.id – Di tengah guyuran anggaran yang disebut telah mencapai sekitar Rp1,1 triliun, rakyat Mimika masih berjibaku mencari air bersih. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Timika yang digadang-gadang menjadi jawaban atas krisis air justru menuai sorotan tajam dan memunculkan berbagai pertanyaan publik.

Belasan tahun proyek berjalan, tetapi manfaat yang dijanjikan dinilai belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Di sisi lain, nilai proyek terus mengalami lonjakan, dari sekitar Rp374 miliar, meningkat menjadi sekitar Rp510 miliar pada 2022, hingga kini disebut mencapai Rp1,1 triliun.

Pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat pun sederhana namun menggelitik: Jika anggaran sudah mencapai triliunan rupiah, mengapa masih banyak warga Mimika yang kesulitan memperoleh air bersih? 26/06/2026

Bagi sebagian warga, proyek ini mulai dipandang sebagai simbol pemborosan anggaran yang belum memberikan hasil sebanding dengan dana yang telah dikucurkan.

"Kalau uang rakyat sudah habis triliunan tetapi air belum juga mengalir ke rumah-rumah warga, publik tentu berhak bertanya apa yang sebenarnya terjadi," ujar seorang warga.

Sorotan publik tidak hanya tertuju pada progres proyek, tetapi juga pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Berbagai dugaan mulai bermunculan, mulai dari perencanaan yang dinilai tidak matang, pembengkakan biaya, hingga dugaan penyimpangan anggaran. Seluruh dugaan tersebut tentu memerlukan pembuktian melalui proses audit dan penyelidikan oleh aparat yang berwenang.

Yang semakin memantik kritik adalah belum adanya penjelasan yang dianggap memadai mengenai penyebab membengkaknya anggaran maupun target penyelesaian proyek.

Media ini juga telah berupaya menghubungi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika sebanyak empat kali melalui sambungan telepon seluler guna memperoleh klarifikasi, namun hingga berita ini disusun belum memperoleh tanggapan.

Di tengah berbagai pertanyaan itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum menunjukkan langkah konkret apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Sejumlah kalangan bahkan mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut agar polemik yang berkembang dapat dijawab secara terbuka.

SPAM Timika merupakan proyek kerja sama antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam pembagian tugasnya, PT Freeport Indonesia membangun instalasi pengolahan air, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan jaringan distribusi kepada masyarakat.

Namun bagi warga, yang terpenting bukan siapa yang mengerjakan bagian tertentu, melainkan kapan air bersih benar-benar mengalir ke rumah mereka.

Berbagai elemen masyarakat kini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan aparat penegak hukum lainnya melakukan audit serta penyelidikan apabila terdapat indikasi penyimpangan, sekaligus membuka seluruh aliran penggunaan anggaran kepada publik.

DPRK Mimika juga didorong menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal, termasuk mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) apabila dipandang perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut.

Bagi masyarakat Mimika, persoalan SPAM bukan sekadar soal pembangunan fisik. Ini menyangkut hak dasar warga atas air bersih, sekaligus ujian terhadap transparansi pengelolaan uang negara.

Kini publik menunggu jawaban yang sesungguhnya: apakah proyek SPAM Timika akan dituntaskan dengan akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, atau justru akan terus menjadi proyek yang dibayangi pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

Editor : Bruce Elang