APBD Rp5,6 TRILIUN, TAPI RAKYAT MENJERIT: MIMIKA DI BAWAH BAYANG-BAYANG DUGAAN KORUPSI DAN NEPOTISME

APBD Rp5,6 TRILIUN, TAPI RAKYAT MENJERIT: MIMIKA DI BAWAH BAYANG-BAYANG DUGAAN KORUPSI DAN NEPOTISME

MIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id  — Kabupaten Mimika yang bergelimang uang dan disebut memiliki APBD fantastis mencapai Rp5,6 triliun kini justru berada di tengah badai dugaan korupsi, nepotisme, dan inefisiensi birokrasi yang mengguncang kepercayaan publik. Kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong (JOEL) mulai disorot tajam dari berbagai arah.

Di tengah janji pembangunan dan semangat Otonomi Khusus (Otsus), rakyat justru menyaksikan satu per satu persoalan mencuat ke permukaan. Bukan lagi sekadar bisik-bisik belakang kantor, tetapi telah berubah menjadi pembicaraan terbuka di tengah masyarakat.

Publik kini mulai bertanya dengan nada marah: Ke mana sebenarnya uang rakyat mengalir?

Otsus yang seharusnya menjadi alat penyelamatan bagi Orang Asli Papua kini dianggap berubah menjadi panggung kekuasaan yang dipenuhi aroma kepentingan elite, permainan jabatan, dan dugaan bancakan anggaran.

PESAWAT DAN HELIKOPTER: ASET DAERAH ATAU MONUMEN PEMBOROSAN?

Pengelolaan pesawat dan helikopter milik Pemda Mimika menjadi sorotan keras masyarakat. Nilai aset yang besar tidak sebanding dengan manfaat nyata yang dirasakan rakyat.

Alih-alih menjadi sarana pelayanan publik, aset tersebut justru dinilai lebih sering melahirkan tanda tanya: Berapa uang yang sudah habis? Siapa yang menikmati? Dan mengapa persoalannya terus berulang?

MTQ DISOROT: KEGIATAN RELIGIUS ATAU AJANG JUAL BELI PENGARUH?

Kegiatan MTQ yang seharusnya membawa pesan moral dan nilai keagamaan kini ikut diterpa isu dugaan jual beli jabatan dan relasi kekuasaan keluarga dalam lingkar pemerintahan.

Masyarakat menilai, ketika kegiatan keagamaan pun mulai dikaitkan dengan kepentingan politik dan kekuasaan, maka ada sesuatu yang sedang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan.

PROYEK LAHAN Rp22,5 MILIAR: UANG BESAR, HASIL MASIH KABUR

Dinas Pertanian dan Perkebunan juga menjadi sorotan terkait proyek penyediaan lahan 150 hektare di enam distrik dengan anggaran mencapai Rp22,5 miliar.

Publik mempertanyakan transparansi dan hasil nyata proyek tersebut. Di mana lahannya? Apa dampaknya bagi masyarakat? Mengapa anggaran besar selalu menyisakan pertanyaan besar?

Belum lagi isu perpanjangan masa pensiun pejabat tertentu yang dinilai sarat kepentingan kelompok dan memperlihatkan wajah birokrasi yang semakin jauh dari profesionalisme.

TANAH PETROSEA Rp11 MILIAR: TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN

Penyelesaian pembayaran tanah Petrosea senilai Rp11 miliar juga menjadi perhatian publik. Mekanisme pembayaran dan proses penyelesaiannya dianggap minim keterbukaan sehingga memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.

ROTASI JABATAN: KOMPETENSI DIKALAHKAN KEDekatan?

Rotasi jabatan di lingkungan Pemda Mimika kini menjadi bahan pembicaraan panas. Dugaan nepotisme dan praktik “orang dekat dapat kursi strategis” dianggap semakin nyata terlihat.

Akibatnya, birokrasi dinilai kehilangan arah. ASN yang berkompeten merasa tersingkir. Sementara publik melihat kekuasaan berjalan lebih berdasarkan kedekatan daripada kemampuan.

DANA HIBAH PILKADA Rp28 MILIAR: PUBLIK MENUNTUT KEJELASAN

Dana hibah Pilkada Kabupaten Mimika sebesar Rp28 miliar kini juga mulai dipertanyakan penggunaannya. Transparansi dan pertanggungjawaban anggaran menjadi tuntutan yang semakin keras disuarakan masyarakat.

Jika seluruh dugaan persoalan tersebut dijumlahkan, total potensi kerugian negara disebut-sebut mencapai sekitar Rp92,5 miliar.

Namun bagi masyarakat Papua, kerugian terbesar bukan hanya soal angka.

Yang paling hancur adalah harapan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Di tanah yang kaya raya, masyarakat masih bergulat dengan persoalan dasar, sementara dugaan korupsi dan nepotisme terus menghantui pemerintahan.

Kini desakan kepada Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK semakin keras: Audit seluruh penggunaan anggaran di Mimika. Periksa dugaan permainan proyek dan jabatan. Dan buka semuanya secara terang kepada rakyat.

Karena bagi masyarakat kecil, Otsus tidak boleh berubah menjadi pesta elite di atas penderitaan rakyat Papua.

(*****)