MTQ Mimika: Panggung Syiar atau Panggung Anggaran?

Mimika, Kabarsulsel-Indonesia.web.id | Di atas panggung megah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Mimika 2023–2024, lantunan ayat suci terdengar khidmat. Namun di balik gemerlap tenda dan tata cahaya, publik kini bertanya: berapa sebenarnya uang rakyat yang dihabiskan?

Angkanya tidak kecil. Berdasarkan pola pembiayaan MTQ di berbagai daerah, satu kali penyelenggaraan bisa menelan Rp8 hingga Rp15 miliar. Jika asumsi itu digunakan, dua tahun pelaksanaan di Mimika berpotensi menghabiskan Rp16 sampai Rp30 miliar. Angka indikatif, memang. Tapi justru karena itu, publik menuntut kepastian bukan perkiraan.

Hingga kini, dokumen resmi seperti DPA, RKA, dan laporan realisasi anggaran belum dipublikasikan secara terbuka. Nilai kontrak penyedia tenda, katering, akomodasi, hingga event organizer belum diumumkan secara rinci. Nama perusahaan pelaksana tidak dijelaskan secara transparan. Ruang gelap itu melahirkan satu hal: kecurigaan.

Belanja MTQ lazimnya bertumpu pada sektor jasa sewa tenda dan panggung bisa mencapai miliaran rupiah, konsumsi dan akomodasi menyedot angka serupa, belum lagi transportasi, operasional, serta pembinaan kafilah. Pos-pos ini dikenal sebagai wilayah rawan pembengkakan jika tak diawasi ketat.

Pertanyaan publik sederhana, tapi tajam:
Berapa total anggaran resmi yang diketok dalam APBD 2023 dan 2024?
Berapa yang benar-benar cair?
Siapa saja penyedia yang menerima kontrak, dan berapa nilainya?
Berapa biaya riil per peserta yang dibiayai negara?

Tanpa jawaban terbuka, semua klaim efisiensi tak lebih dari narasi sepihak.

Situasi menjadi lebih sensitif karena MTQ 2024 berlangsung dalam tahun politik. Pilkada di depan mata. Di tengah atmosfer itu, muncul desas-desus yang mengaitkan penggunaan anggaran dengan kepentingan elektoral.

Belum ada bukti yang mengonfirmasi dugaan tersebut. Namun satu fakta tak terbantahkan: ketertutupan data memperlebar ruang spekulasi.

Redaksi telah berupaya meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika sebelum berita ini diterbitkan. Hingga tenggat, tak ada respons. Bungkam.

Padahal, prinsip pengelolaan keuangan daerah jelas: setiap rupiah yang bersumber dari APBD adalah uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan. Kegiatan keagamaan bukan wilayah imun dari audit. Justru karena membawa nama syiar dan moralitas, standar akuntabilitasnya semestinya lebih tinggi.

Jika total anggaran benar mendekati puluhan miliar rupiah, maka ini bukan sekadar agenda seremoni tahunan. Ini proyek anggaran besar. Dan setiap proyek besar membutuhkan transparansi penuh.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan lembaga penegak hukum semestinya tidak menunggu gaduh membesar. Audit terbuka dan publikasi dokumen adalah cara paling sederhana meredam kecurigaan.

Karena pada akhirnya, yang diuji bukan hanya laporan keuangan. Yang dipertaruhkan adalah integritas penyelenggara pemerintahan.

MTQ seharusnya menjadi panggung nilai-nilai kejujuran. Bukan panggung kabut anggaran.

 

Writter : Elang | Editor : Red