DIDUGA KKN BERJEMUR DI BALIK PROYEK BAJU ASN MIMIKA Rp18,6 MILIAR

DIDUGA KKN BERJEMUR DI BALIK PROYEK BAJU ASN MIMIKA Rp18,6 MILIAR

Timika Kabarsulselindonesia.web.id — Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menjadi sorotan tajam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Kali ini publik mempertanyakan proyek pengadaan pakaian dinas ASN senilai Rp18,6 miliar yang diduga dikelola oleh saudara kandung Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Informasi yang dihimpun media ini RPK menyebutkan bahwa, proyek pengadaan 9.300 stel pakaian dinas ASN dengan harga sekitar Rp2 juta per stel dipercayakan kepada penjahit Kanisius sebagai pemenang tender. Nilai anggaran jumbo tersebut memicu tanda tanya besar di tengah kondisi daerah yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan pelayanan publik dan pembangunan.22/05/2026

Tak hanya itu, dugaan monopoli proyek juga mencuat setelah adanya klaim bahwa sekitar 220 stel pakaian yang sebelumnya menjadi jatah Ikatan Penjahit Indonesia (IPI) turut diambil kembali. Rinciannya disebut terdiri dari 128 stel milik Bappenda dan sekitar 100 stel untuk Satpol PP.

Kondisi ini memantik kekecewaan para penjahit lokal yang merasa hanya dijadikan alat politik saat momentum Pilkada. Pasalnya, saat kampanye, Bupati Mimika Johannes Rettob atau Joel disebut pernah berkomitmen agar proyek jahitan pakaian ASN diberikan kepada IPI sebagai bentuk pemberdayaan pelaku usaha lokal yang turut bekerja memenangkan pasangan tersebut.

Namun realitas yang terjadi justru berbanding terbalik. Dugaan praktik nepotisme dinilai semakin terang ketika proyek-proyek bernilai miliaran rupiah disebut hanya berputar di lingkaran keluarga dan kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

Lebih mengejutkan lagi, beredar informasi bahwa proyek serupa kembali disiapkan masuk dalam APBD Perubahan, masing-masing untuk 9.300 stel pakaian keki dan 9.300 stel seragam hitam putih. Jika benar terealisasi, maka nilai anggaran yang digelontorkan diperkirakan kembali mencapai puluhan miliar rupiah.

Lanjut RPK bahwa Publik kini mempertanyakan transparansi dan integritas pengelolaan anggaran daerah di bawah kepemimpinan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong. Di tengah janji efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, dugaan bancakan proyek justru terus mencuat ke permukaan.

“Kalau benar proyek ini dikelola keluarga penguasa dan jatah penjahit lokal diambil, maka ini bukan lagi sekadar konflik kepentingan, tetapi sudah mengarah pada dugaan KKN yang terang-benderang,” ujar salah satu sumber yang meminta namanya dirahasiakan.

RPK pun juga mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun KPK, segera turun melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses tender, aliran anggaran, hingga kemungkinan adanya gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek tersebut.

Sebab rakyat Mimika tidak ingin APBD hanya menjadi ladang bisnis kelompok elit, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum terjawab.

Sebelum pemberitaan di tayang,redaksi sudah menghubungi Pemda Mimika via WathcAAp dan tlp seluler,namun tak di respon.

Sumber. RPK.

Editor : Bruce Elang