Krisis LPG Mimika Berlarut, Janji Pemerintah Tinggal Kenangan: Warga Geram, Dugaan Penimbunan Mencuat

Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Mimika Kelangkaan elpiji yang melanda wilayah Kota Mimika selama hampir dua bulan terakhir, bukan lagi sekadar masalah gangguan distribusi biasa. Kondisi ini kini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan serta ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sehari-hari, pemandangan antrean panjang warga yang berharap mendapatkan pasokan elpiji sudah menjadi hal lumrah. Banyak yang bolak-balik mendatangi agen namun pulang dengan tangan kosong, karena stok terus dikabarkan kosong. Situasi ini terasa makin ironis, mengingat tak lama berselang, pemerintah sempat memberikan jaminan bahwa distribusi akan segera kembali normal. Nyatanya, janji itu kini hanya terdengar kosong belaka.

Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Kori Taime, warga yang mengaku sudah satu bulan lebih berjuang namun tak kunjung mendapatkan pasokan. Ia bahkan telah mendatangi berbagai titik penyaluran mulai dari kawasan Nawari hingga SP2, namun hasilnya nihil.

“Dulu kami disuruh tenang, dikatakan distribusi bakal lancar. Tapi sampai sekarang apa buktinya? Kami capek antre setiap hari, tapi tak ada kepastian sama sekali,” ujarnya dengan nada geram.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh banyak warga lainnya. Mereka menilai sistem yang berjalan saat ini tidak transparan, dan seolah-olah ada permainan di balik distribusi. Dugaan penimbunan di tingkat agen pun semakin menguat, seiring dengan fakta yang terjadi di lapangan: elpiji sulit ditemukan di pangkalan resmi, namun barang yang sama beredar bebas di tempat lain dengan harga yang jauh lebih mahal.

Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka ini bukan lagi sekadar masalah teknis. Ini adalah pelanggaran serius yang seharusnya sudah lama ditindak tegas. Namun hingga saat ini, tidak terlihat ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Belum ada inspeksi mendadak, penertiban terhadap agen nakal, maupun upaya pembukaan jalur distribusi alternatif untuk meringankan beban warga.

Padahal, elpiji adalah kebutuhan pokok. Ketika akses terhadapnya terhambat, dampaknya tidak hanya mengganggu urusan rumah tangga, tetapi juga membebani ekonomi keluarga kecil yang penghasilannya pas-pasan. Akibatnya, kesabaran masyarakat kini mulai menipis.

Warga mendesak pemerintah untuk berhenti mengeluarkan pernyataan normatif yang tak berarti. Yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata: memastikan pasokan benar-benar mengalir lancar, menindak tegas setiap oknum yang memainkan distribusi, serta membuka akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai barang ini ditimbun oleh segelintir orang, sementara kami rakyat kecil susah mencarinya. Ini kebutuhan sehari-hari, bukan barang mewah yang bisa ditawar-tawar,” tegas Kori.

Jika krisis ini terus dibiarkan tanpa solusi yang jelas, dikhawatirkan persoalan ini akan berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih besar. Pemerintah daerah kini berada di titik krusial: bertindak cepat dan tegas, atau membiarkan kepercayaan publik yang sudah rapuh semakin terkikis habis.

(JF)