Benhur Watubun Soroti Respons PLN: Keluhan Listrik Ditindaklanjuti Cepat, Ini Harapan DPRD Maluku

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, memberikan apresiasi tinggi dan penilaian istimewa terhadap kinerja jajaran PT PLN Maluku dan Maluku Utara, khususnya Manajer UP3 Ambon, Ramli Malawat, yang dinilai cepat dan tanggap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait persoalan kelistrikan.

Apresiasi itu disampaikan Benhur saat menutup Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku bersama Dinas Kominfo Maluku, PT Telkomsel, serta PT PLN Maluku & Maluku Utara, Senin (21/9/2026).

Secara khusus, Ketua DPRD menyoroti keterbukaan dan responsivitas Ramli Malawat dalam merespons berbagai persoalan infrastruktur kelistrikan di lapangan — sesuatu yang tidak selalu ditemui.

"Terus terang saja, kami memberikan apresiasi. Tidak semua orang seperti Pak Ramli yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah."

Benhur menegaskan, respons cepat terhadap keluhan masyarakat adalah kunci utama pelayanan publik, terlebih dahulu di wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki tantangan geografis luar biasa. Sikap tanggap seperti ini, kata dia, harus menjadi standar bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik maupun badan usaha pelayanan strategis.

Rapat ini juga menghasilkan kesepakatan penting: seluruh persoalan yang dibahas — baik kendala jaringan listrik maupun akses telekomunikasi/internet — akan dirangkum menjadi catatan resmi DPRD Maluku dan diusulkan ke tingkat nasional.

"Ini nanti menjadi catatan dalam usulan pembangunan nasional kita."

Benhur berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan telekomunikasi terus diperkuat. Pemerataan akses listrik dan internet di seluruh penjuru Maluku bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi konektivitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Penguatan infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi dinilai sangat krusial untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terluar di Maluku. Tanpa sinergi dan komitmen bersama, pemerataan pembangunan akan sulit tercapai. DPRD Maluku berkomitmen mendorong agar usulan ini segera mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah pusat.

(M.N)