Presiden Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Targetkan Puluhan Ribu Unit hingga Agustus 2026

Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Tiakur, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih secara serentak, Sabtu (16/5/2026), sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa di seluruh Indonesia.

Peresmian nasional yang digelar secara virtual itu diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah, termasuk Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang mengikuti kegiatan dari Kantor Kelurahan Tiakur.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program koperasi desa tersebut merupakan tonggak penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional dari level paling bawah, yakni desa dan kelurahan.

“Ini adalah tonggak penting penguatan ekonomi rakyat yang dimulai dari desa,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, seluruh koperasi yang diresmikan telah dipersiapkan secara matang, mulai dari kesiapan gedung operasional, sistem digital, ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, hingga dukungan armada distribusi logistik.

Prabowo mengungkapkan, angka 1.061 yang dipilih dalam peresmian perdana ini bukan sekadar jumlah, tetapi menjadi simbol optimisme dan semangat percepatan pembangunan ekonomi rakyat.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pembangunan dan persiapan operasional koperasi tersebut diselesaikan dalam waktu kurang dari tujuh bulan sejak program dimulai pada November 2025.

Pemerintah pusat, lanjut Prabowo, menargetkan ekspansi besar-besaran program ini dengan menambah jumlah koperasi aktif hingga 20 ribu sampai 30 ribu unit pada Agustus 2026.

Koperasi Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

Presiden menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi biasa, tetapi akan menjadi pusat pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Berbagai layanan yang akan dijalankan meliputi penyediaan sembako dengan harga terjangkau, distribusi pupuk subsidi, layanan kredit mikro, distribusi logistik desa, penyaluran bantuan sosial, penyerapan hasil pertanian warga, hingga layanan apotek desa.

Program ini juga akan terintegrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat stimulus ekonomi langsung ke desa melalui skema Dana Kedaulatan atau Sovereign Wealth Fund Danantara.

Prabowo menegaskan bahwa persoalan pangan merupakan isu strategis yang menentukan masa depan bangsa.

“Pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Ini menyangkut keberlangsungan hidup kita,” tegasnya.

Menurut Presiden, ketahanan pangan nasional harus diperkuat di tengah dinamika global yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan distribusi komoditas dunia.

Kepala Daerah Diingatkan Jaga Integritas

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan seluruh kepala daerah dan kepala desa untuk menjaga integritas dalam menjalankan program ekonomi kerakyatan tersebut.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan atau merugikan masyarakat.

Selain itu, Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk meninggalkan mentalitas rendah diri dan membangun rasa percaya diri sebagai bangsa besar yang mampu mandiri secara ekonomi.

Prabowo turut mengapresiasi kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang mendukung percepatan pelaksanaan program tersebut.

Bagi Kabupaten Maluku Barat Daya, kehadiran program ini diharapkan menjadi momentum memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terluar yang selama ini menghadapi tantangan distribusi logistik dan akses kebutuhan pokok.

( Jemima Kaitjily)