Burhan Landupa Suarakan Denyut Warga, Fraksi Gerbang Rakyat Soroti APBD Perubahan 2026 hingga Harga Pangan

Fakfak, KabarsulselIndonesia.web.id | Pandangan umum Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat DPRK Fakfak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026 tak berhenti pada angka-angka dalam dokumen anggaran.

Saat pandangan fraksi itu dibacakan Burhan Landupa, S.Sos., politisi Partai Hanura, sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga ikut diletakkan di atas meja sidang: kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, inflasi, pangan, aset daerah, hingga pemulihan warga korban kebakaran.

Burhan membacakan pandangan tersebut dalam Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 DPRK Fakfak. Dokumen fraksi itu pada dasarnya menempatkan Perubahan APBD bukan sekadar sebagai proses menggeser pagu, melainkan momentum untuk memastikan uang daerah kembali kepada kepentingan publik.

Fraksi Gerbang Rakyat meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 diharapkan bukan hanya tercapai, tetapi memungkinkan untuk dilampaui.

Namun, bagi fraksi ini, peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan disiplin belanja.

Burhan menyampaikan bahwa efektivitas belanja perlu dikaji secara empiris dan praktis. Pemerintah daerah diminta menyusun kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhitungkan penerimaan riil dari pajak dan retribusi sebelum menetapkan besaran belanja.

Di titik ini, pandangan Fraksi Gerbang Rakyat menjadi lebih substantif: perubahan anggaran diminta tidak menjadi sekadar ruang administratif untuk menambah atau mengurangi pagu program.

Setiap rupiah yang berubah harus memiliki arah.

Fraksi meminta agar penambahan maupun pengurangan anggaran benar-benar diarahkan kepada program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Fakfak.

Burhan dan Pertanyaan Rp1,7 Miliar BPJS

Salah satu bagian yang paling menonjol dalam pandangan tersebut adalah pertanyaan mengenai anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Dinas Kesehatan.

Melalui Burhan, Fraksi Gerbang Rakyat meminta Bupati Fakfak melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan mengenai anggaran BPJS sekitar Rp1,7 miliar yang disebut tidak masuk dalam Perubahan APBD 2026.

Pertanyaan tersebut menunjukkan perhatian fraksi terhadap kesinambungan pembiayaan layanan kesehatan masyarakat.

“Mohon penjelasannya,” demikian substansi permintaan Fraksi Gerbang Rakyat dalam pandangan umumnya.

Bagi Burhan dan fraksinya, persoalan anggaran kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang tersedia, terjangkau dan berkesinambungan.

Dari Sekban, Burhan Bicara Peralatan Diagnostik

Perhatian Fraksi Gerbang Rakyat kemudian mengerucut ke tingkat pelayanan paling dekat dengan masyarakat.

Puskesmas Sekban, Distrik Pariwari, disebut membutuhkan sejumlah peralatan penunjang pelayanan kesehatan. Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui OPD teknis menyiapkan alat urinometer/urine test, kertas cetak hasil hematology analyzer, serta Easy Touch GCU yang dapat digunakan untuk pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol.

Bagi fraksi, kebutuhan tersebut bukan sekadar daftar belanja peralatan medis.

Peralatan diagnostik merupakan bagian dari kemampuan fasilitas kesehatan dasar untuk memberikan pemeriksaan awal kepada pasien.

“Hal ini kami anggap penting untuk ditindaklanjuti OPD teknis karena hampir semua pasien yang berobat di Puskesmas Sekban sangat membutuhkan alat-alat tersebut guna dapat mendiagnosis penyakit yang diderita,” demikian pandangan fraksi yang dibacakan Burhan.

Jebol Dukcapil dan 1.773 Warga

Burhan juga menyampaikan perhatian fraksi terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Fraksi Gerbang Rakyat meminta tambahan anggaran bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk memperkuat layanan Jemput Bola (JEBOL).

Targetnya jelas: mengejar kekurangan administrasi kependudukan yang disebut masih mencapai 1.773 jiwa.

Bagi fraksi, pelayanan kependudukan tidak semestinya menunggu warga datang ke kantor pemerintah. Pemerintah justru diminta mendekat kepada warga yang belum terlayani.

Pandangan itu sekaligus menempatkan administrasi kependudukan sebagai pintu masuk berbagai layanan publik lainnya.

Sekolah, Inflasi dan Harga yang Dirasakan Dapur Warga

Fraksi Gerbang Rakyat juga meminta kejelasan mengenai pengadaan meubelair untuk SD YPPK Kokas yang disebut telah dijanjikan sejak Tahun Anggaran 2025, tetapi belum juga dialokasikan.

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah inflasi.

Burhan meminta Bupati menjelaskan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, terutama beras, cabai, daging, telur dan komoditas lain yang pergerakannya paling cepat dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Fraksi mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada operasi pasar yang sifatnya temporer.

Yang dibutuhkan, menurut fraksi, adalah pembenahan sistem distribusi pangan, penguatan cadangan pangan daerah serta koordinasi yang lebih erat dengan Bulog, petani dan pelaku pasar.

Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga sudah terlanjur melonjak.

Aset Daerah hingga Rumah Warga yang Terbakar

Pertanyaan Fraksi Gerbang Rakyat juga menyentuh persoalan lahan pembangunan di depan Hotel Fakfak yang berdekatan dengan bak penampung air milik Tirta Pala Fakfak.

Fraksi meminta kejelasan mengenai status lahan tersebut: apakah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Fakfak atau berada dalam penguasaan masyarakat adat sebelum kemudian berpindah kepada pihak ketiga.

Bagi fraksi, status dan riwayat penguasaan aset perlu dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sementara itu, isu kemanusiaan turut menjadi bagian penting dari pandangan Burhan.

Fraksi menyoroti musibah kebakaran yang menimpa dua rumah warga, masing-masing milik Yahya Ginuni di Kampung Kapaurtutin dan Kadir Rengen di Kampung Tanama.

Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak menjelaskan tindak lanjut penanganan kedua korban, termasuk pemulihan pascakebakaran dan trauma yang dialami warga.

Lebih dari itu, fraksi meminta agar rumah kedua warga tersebut dapat dibangun kembali sehingga mereka segera memiliki tempat tinggal yang layak.

Hibah untuk Mambunibuni dan Sidang Klasis GKI Kokas

Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi Gerbang Rakyat meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak mempertimbangkan pemberian dana hibah untuk pembangunan Masjid di Kampung Mambunibuni serta bantuan hibah bagi pelaksanaan Sidang Klasis GKI Kokas.

Serangkaian poin tersebut memperlihatkan satu benang merah: Fraksi Gerbang Rakyat ingin Perubahan APBD 2026 tidak berhenti sebagai dokumen fiskal, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan anggaran yang dapat dirasakan masyarakat.

Dan di tengah forum resmi DPRK Fakfak itu, Burhan Landupa, S.Sos., tampil sebagai penyampai suara fraksinya membacakan satu per satu persoalan yang bergerak dari ruang anggaran menuju kebutuhan konkret warga: dari BPJS dan alat kesehatan, dokumen kependudukan, meja-kursi sekolah, harga pangan, status aset, hingga rumah warga yang terbakar.

Pandangan tersebut pada akhirnya mengirim pesan sederhana kepada pemerintah daerah: Perubahan APBD bukan hanya tentang berapa banyak uang yang berubah di atas kertas, tetapi ke mana perubahan itu bermuara dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya.

 

Writter & Editor : Den