Poumako Menanti Formula Baru: Pembangunan Mimika Jangan Abaikan Kebutuhan Dasar

Poumako Menanti Formula Baru: Pembangunan Mimika Jangan Abaikan Kebutuhan Dasar

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id — Pembangunan Kabupaten Mimika tidak boleh berhenti pada proyek fisik, angka anggaran, maupun seremoni. Ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya sederhana: sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan tersebut disampaikan Arifin Letsoin saat menyoroti arah pembangunan di Poumako, salah satu wilayah yang dinilai memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Kabupaten Mimika melalui jalur laut.20/8/26

Menurut Letsoin, masyarakat Poumako masih membutuhkan perhatian serius terhadap berbagai kebutuhan dasar. Persoalan seperti air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan, transportasi, akses ekonomi, dan perlindungan sosial semestinya ditempatkan sebagai prioritas, bukan sekadar menjadi bagian dari daftar program pembangunan.

“Pembangunan jangan hanya terlihat dari gedung yang berdiri atau angka dalam laporan. Yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan tersebut,” tegas Letsoin.

Ia menilai Pemerintah Kabupaten Mimika perlu berani melakukan evaluasi terhadap pola pembangunan yang selama ini berjalan. Menurutnya, dibutuhkan formula baru yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah, data, serta prinsip keadilan.

Poumako, kata dia, tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan pesisir atau jalur keluar-masuk masyarakat. Di wilayah tersebut hidup masyarakat yang memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang layak.

“Bagaimana kita berbicara tentang Mimika yang maju jika masyarakat di wilayah pintu gerbangnya masih bergulat dengan kebutuhan mendasar?” ujarnya.

Letsoin juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Masyarakat, menurutnya, jangan hanya ditempatkan sebagai penerima program, tetapi harus menjadi subjek pembangunan yang ikut menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas.

Ia mengingatkan, pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat berisiko menciptakan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.

“Poumako tidak meminta perlakuan istimewa. Poumako hanya menuntut perhatian yang adil,” tegas Letsoin.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika menjadikan kebutuhan dasar masyarakat Poumako sebagai bagian penting dalam evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan ke depan.

Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji, seremoni, atau pembangunan yang hanya tampak dari kejauhan. Yang dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah yang nyata, terukur, dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Jika Poumako merupakan salah satu gerbang Kabupaten Mimika, lanjut Letsoin, maka kawasan tersebut semestinya dapat menjadi cermin bahwa pembangunan Mimika benar-benar dimulai dari kebutuhan rakyat dan kembali untuk kepentingan rakyat.

“Poumako sedang menunggu jawaban. Bukan sekadar janji, tetapi kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat,” tutup Letsoin.

Editor: Bruce Elang