SPPG di Mimika Dikritik: Jangan Jadikan Program Gizi Nasional Meminggirkan Mama Papua

Mimika, KabarsulselIndonesia.web.id |  Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Tengah menuai kritik keras dari Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Mimika. Ketua DAD Mimika, Vincent Oniyoma, menilai pengelolaan program tersebut berpotensi mengabaikan peran masyarakat adat dan pelaku ekonomi lokal, terutama mama-mama Papua yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil kebun.

“Program ini jangan sampai menjadi ancaman baru bagi ekonomi rakyat kecil,” kata Vincent kepada wartawan, pekan ini. Ia menyoroti praktik pengadaan bahan pangan yang dinilai lebih banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah ketimbang menyerap hasil pertanian lokal.

Menurut Vincent, Papua memiliki sumber pangan yang melimpah mulai dari umbi-umbian, sayuran, hingga buah-buahan yang tak hanya bergizi, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga adat.

Jika dapur-dapur SPPG tidak memprioritaskan pembelian produk lokal, ia khawatir program tersebut justru memperlemah perputaran ekonomi di tingkat kampung.

“Kalau bahan pangan terus didatangkan dari luar, sementara hasil kebun mama-mama tidak dibeli, itu bentuk ketidakadilan,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan ini bukan semata tentang pemenuhan gizi, melainkan juga tentang keberpihakan kebijakan negara terhadap Orang Asli Papua (OAP).

SPPG merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat. Namun di Mimika, pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya mengintegrasikan potensi lokal.

Vincent menilai, kegagalan membangun kemitraan dengan masyarakat adat dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian sistematis terhadap pelaku ekonomi setempat.

“Jangan bicara kesejahteraan kalau pelaku ekonomi lokal justru disingkirkan. Negara tidak boleh hadir setengah hati di tanah Papua,” katanya.

Di tengah kritik tersebut, Vincent mengapresiasi langkah salah satu pengelola dapur SPPG, Mama Ros, yang secara aktif membeli hasil kebun langsung dari masyarakat sekitar. Praktik ini, menurut dia, menunjukkan bahwa pelibatan ekonomi lokal bukan perkara mustahil, melainkan soal komitmen dan kemauan.

“Itu bukti bahwa kalau ada kemauan, pasti bisa. Seharusnya itu menjadi standar, bukan pengecualian,” ujarnya.

Vincent mendesak pemerintah daerah dan pengelola SPPG di Papua Tengah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengadaan bahan pangan. Ia meminta agar kebijakan operasional program tersebut secara tegas memprioritaskan hasil produksi masyarakat lokal.

Baginya, legitimasi moral program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh capaian administratif, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut memberi ruang dan manfaat nyata bagi masyarakat adat.

“Kalau mama-mama Papua tidak dilibatkan, program ini kehilangan maknanya sebagai program rakyat,” kata Vincent. “Ini harus dibenahi sekarang, bukan nanti.”