10 SPBU Nelayan Resmi Beroperasi di Maluku, DPRD Dorong Pengusaha Lokal Perluas Jaringan

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Sebanyak 10 titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan telah resmi beroperasi di berbagai wilayah Maluku. Kini, Pemerintah Provinsi dan DPRD Maluku membuka peluang luas bagi pengusaha lokal untuk ikut berinvestasi memperluas jaringan layanan, guna menjamin ketersediaan BBM subsidi yang lebih dekat dan terjangkau bagi para nelayan di seluruh kepulauan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Jhon Laipeny, menyampaikan hal ini kepada awak media di Gedung Balai Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu (23/9/2026), usai menerima penjelasan teknis dari Dinas Perikanan Provinsi Maluku bersama pihak Pertamina terkait mekanisme dan prosedur pembangunan SPBU Nelayan.

"Sekarang pengusaha-pengusaha lokal juga boleh membuka, boleh berinvestasi. Peluang ini terbuka lebar untuk memperluas akses BBM bagi nelayan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau," tegas Laipeny.

10 Titik SPBU Nelayan Sudah Beroperasi

Kesepuluh SPBU Nelayan yang telah beroperasi tersebar di berbagai kabupaten/kota, yaitu:

-Waesela, Kec. Huamual Belakang — Kab. Seram Bagian Barat

-Desa Wali, Kec. Namrole — Kab. Buru Selatan

-Namlea, Kec. Wailihang — Kab. Buru

-Walang Spanciby, Kepulauan Banda — Kab. Maluku Tengah?

-Durjela, Kec. Pulau-pulau Aru — Kab. Kepulauan Aru

-Tulehu, Kec. Salahutu — Kab. Maluku Tengah

-Tamilouw, Kec. Amahai — Kab. Maluku Tengah

-Saumlaki Utara, Kec. Tanimbar Selatan — Kab. Kepulauan Tanimbar

-Kelurahan Galau Dubu, Kec. Pulau-pulau Aru — Kab. Kepulauan Aru

-Dullah Laut, Kec. Dullah Laut — Kota Tual

Laipeny menegaskan keberadaan 10 titik ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus membuka titik-titik baru. Mengingat wilayah Maluku yang terdiri dari ribuan pulau dengan jumlah nelayan yang sangat besar, jaringan layanan BBM subsidi masih perlu diperluas secara signifikan.

"Kita ini kan nelayan banyak, baik solar maupun Pertalite. Semakin banyak titik, semakin dekat akses mereka, semakin besar dampaknya bagi ekonomi masyarakat pesisir," ujarnya.

Kuota BBM Subsidi Jadi Tantangan Utama

Meski peluang investasi terbuka, Laipeny mengakui masih ada kendala mendasar: ketersediaan kuota BBM subsidi. Tanpa alokasi kuota yang memadai, SPBU yang telah dibangun tidak dapat berfungsi optimal bagi nelayan.

"Kuota ini nanti yang diusulkan oleh pemerintah provinsi. Permintaan untuk subsidi kuota — pemerintah provinsi, DPRD, dan Dinas Perikanan akan bersama-sama mendorong penambahan kuota khusus untuk SPBU nelayan," jelasnya.

Pemerintah dan DPRD berkomitmen memperjuangkan penambahan alokasi kuota agar setiap titik SPBU Nelayan dapat melayani kebutuhan BBM subsidi secara berkelanjutan.

SPBU Nelayan Nusaniwe Segera Dibangun

Di Kota Ambon, rencana pembangunan SPBU Nelayan di Kecamatan Nusaniwe dikabarkan semakin dekat realisasinya. Berdasarkan informasi dari pihak Pertamina, investor telah tersedia, dan tahapan selanjutnya tinggal menyelesaikan koordinasi teknis antara pemerintah daerah, Pertamina, dan calon investor.

"Kalau memang sudah berminat berinvestasi, berarti dalam waktu dekat SPBU Nelayan di Nusaniwe itu bisa beroperasi. Tidak ada persoalan mendasar yang menghambat," ungkap Laipeny.

Sejalan dengan Konsep Kampung Nelayan

Pengembangan SPBU Nelayan juga menjadi bagian integral dari program pembangunan kawasan Kampung Nelayan. Laipeny menjelaskan adanya perbedaan antara kawasan yang dikembangkan secara lengkap (champion) dan kawasan penyangga. Kehadiran SPBU Nelayan diharapkan memperkuat seluruh ekosistem pembangunan ekonomi pesisir dan kelautan.

Dengan semakin terbukanya peluang bagi pengusaha lokal, DPRD Maluku berharap jaringan SPBU Nelayan terus bertambah — sehingga nelayan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan BBM dengan harga terjangkau, dan hasil tangkapan dapat lebih maksimal.

(M.N)