Dianu Omaleng: Jangan biarkan proyek OPA Dibajak, Saatnya Hentikan Modus Pinjam Bendera TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Kebijakan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong y

Dianu Omaleng: Jangan biarkan proyek OPA Dibajak, Saatnya Hentikan Modus Pinjam Bendera

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id – Kebijakan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong yang menegaskan prioritas bagi Orang Papua Asli (OPA) dalam proyek-proyek pemerintah daerah mendapat dukungan kuat dari Tokoh Muda Papua, Dianu Omaleng. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan sia-sia jika praktik "pinjam bendera" masih dibiarkan merajalela.24/06/2026

Menurut Dianu, selama bertahun-tahun banyak program afirmasi yang seharusnya menjadi jalan bagi pengusaha Papua untuk berkembang justru diduga dinikmati oleh pihak-pihak yang hanya memanfaatkan nama dan identitas Orang Papua Asli sebagai tameng administrasi.

"Sudah saatnya keberpihakan kepada OPA tidak hanya menjadi slogan di atas podium. Harus ada keberanian untuk memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah benar-benar dikerjakan dan dinikmati oleh pengusaha Papua, bukan oleh pihak lain yang bersembunyi di balik nama orang Papua," tegas Dianu.

Ia menilai pidato Bupati dan Wakil Bupati Mimika merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah serius ingin membangun kemandirian ekonomi masyarakat Amungme, Kamoro, dan seluruh Orang Papua Asli di Mimika.

Namun, menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada tahap verifikasi dan pengawasan.

Dianu mengusulkan agar organisasi kepemudaan Papua seperti HAPAK dilibatkan secara resmi dalam proses verifikasi dokumen perusahaan yang mengklaim sebagai milik OPA. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada manipulasi data maupun penyalahgunaan identitas.

"Kami tahu siapa yang benar-benar pengusaha Papua dan siapa yang hanya meminjam nama orang Papua untuk mendapatkan proyek. Kalau verifikasi dilakukan secara serius, praktik-praktik seperti ini bisa dihentikan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan pemuda Papua bukan untuk menghambat investasi maupun dunia usaha, melainkan untuk memastikan kebijakan afirmasi berjalan sesuai tujuan dan tidak dibajak oleh kepentingan tertentu.

Dianu bahkan menyebut praktik "pinjam bendera" sebagai salah satu penghambat utama lahirnya pengusaha-pengusaha Papua yang mandiri dan berdaya saing.

"Jangan sampai yang muncul di atas kertas adalah perusahaan OPA, tetapi ketika proyek berjalan, seluruh kendali, keuntungan, dan keputusan berada di tangan pihak lain. Kalau ini terus terjadi, kapan pengusaha Papua bisa tumbuh?" katanya.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak hanya memberikan prioritas kepada OPA dalam regulasi, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang ketat dan transparan agar manfaat proyek daerah benar-benar kembali kepada masyarakat asli Papua.

"Kami mendukung penuh kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Tetapi keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Putus mata rantai pinjam bendera, libatkan pemuda Papua dalam verifikasi, dan pastikan pengusaha OPA menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri," pungkas Dianu Omaleng.

Editor : Bruce Elang