Gubernur Dan Kepala Daerah Maluku “geruduk” Kementerian PU, Infrastruktur Kepulauan Jadi Tuntutan Serius

Jakarta, KabarsulselIndonesia.web.id |  Persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan daerah kepulauan akhirnya dibawa langsung ke meja pemerintah pusat. Hendrik Lewerissa bersama para bupati dan wali kota se-Maluku mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan konektivitas di daerah kepulauan, Senin (11/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu digelar bersama Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU.

Turut hadir dalam agenda tersebut Muhamad Thaher Hanubun bersama sejumlah kepala daerah lain dari kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.

Dalam forum itu, para kepala daerah menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar di Maluku — mulai dari pengendalian banjir, pembangunan jaringan irigasi, keterbatasan infrastruktur sumber daya air, hingga minimnya dukungan pembangunan bagi wilayah kepulauan.

Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah di Maluku mulai bergerak lebih agresif menekan pemerintah pusat agar tidak lagi memandang wilayah kepulauan sebelah mata dalam pembagian pembangunan nasional.

Sebab selama ini, banyak daerah di Maluku masih menghadapi persoalan klasik: infrastruktur terbatas, konektivitas lemah, pelayanan dasar belum merata, sementara karakter wilayah kepulauan membuat biaya pembangunan jauh lebih mahal dibanding daerah daratan.

Karena itu, kehadiran seluruh kepala daerah secara bersama-sama di Kementerian PU dinilai bukan sekadar agenda koordinasi biasa, melainkan langkah politik pembangunan untuk memastikan Maluku mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Bagi Kabupaten Maluku Tenggara, dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dinilai sangat penting, terutama untuk menopang pelayanan masyarakat, penguatan kawasan pesisir, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah kepulauan.

Selain memperkuat koordinasi pusat dan daerah, pertemuan tersebut juga diharapkan membuka peluang masuknya program-program strategis nasional ke Maluku, termasuk pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini masih menjadi tantangan besar di wilayah kepulauan.
(*****)