Jangan Berlindung di Balik Istilah Caretaker” — RPK Desak Bupati Mimika Jujur Soal Struktur PT Mimika Abadi Sejahtera

“Jangan Berlindung di Balik Istilah Caretaker” — RPK Desak Bupati Mimika Jujur Soal Struktur PT Mimika Abadi Sejahtera

TIMIKA Kabarsulselindonesia.web.id — Polemik pembentukan struktur pengurus Perusda PT Mimika Abadi Sejahtera (PT MAS) mulai memantik sorotan tajam publik. RPK meminta Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersikap jujur dan terbuka kepada masyarakat terkait status serta komposisi pengurus perusahaan daerah tersebut.

Sorotan itu muncul setelah sejak pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT MAS pada awal Januari 2026 hingga kini belum ada kejelasan resmi mengenai struktur definitif perusahaan.

Dalam pernyataannya sebelumnya, Johannes Rettob menyebut pengurus yang ada saat ini hanya bersifat “caretaker” atau sementara dan diberi waktu enam bulan untuk menyusun struktur definitif. Namun alasan itu justru dipertanyakan banyak pihak.

RPK menilai istilah “caretaker” tidak dikenal dalam dokumen pendirian maupun AD/ART Perusda. Karena itu, penggunaan istilah tersebut dianggap menimbulkan tanda tanya besar sekaligus memunculkan dugaan adanya pengondisian struktur di internal perusahaan.23/05/26

“Kalau memang hanya caretaker, kenapa susunan namanya sudah lengkap? Ada komisaris, direktur utama, direktur operasional, sekretaris, bendahara sampai koordinator lapangan. Ini publik jadi bingung,” kritik RPK.

Nama-nama yang disebut berada dalam struktur PT Mimika Abadi Sejahtera antara lain:

Maria Rettob — Komisaris

Dr. Petrus Yumte, SH., M.Si — Direktur Utama

Ir. Harry Joharsyah — Direktur Keuangan Operasional

Hugo Iwanggin — Sekretaris

Evita Taime — Admin

Siti Tanra — Bendahara

Agus Hugo Kreey — Koordinator Lapangan

RPK juga menyoroti dugaan kuat praktik nepotisme dalam penyusunan struktur tersebut. Pasalnya, terdapat nama keluarga dan kerabat yang disebut memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Menurut mereka, kondisi itu memperlihatkan aroma KKN yang sangat kental sejak awal pembentukan perusahaan daerah tersebut.

Yang lebih disayangkan lagi, kata RPK, tidak terlihat keterlibatan representasi masyarakat asli Amungme dan Kamoro dalam struktur pengurus sementara tersebut. Padahal kedua suku itu merupakan pemilik hak ulayat dan representasi utama masyarakat lokal di Mimika.

“Kalau orang Amungme dan Kamoro tidak dilibatkan, lalu Perusda ini dibentuk untuk siapa?” tegasnya.

RPK mengingatkan agar PT MAS tidak bernasib sama seperti Mimika Air yang dinilai gagal berkembang dan akhirnya mati suri akibat tata kelola yang buruk.

Mereka menilai, bila penyusunan struktur dilakukan tertutup tanpa transparansi dan sarat kepentingan keluarga maupun kelompok tertentu, maka PT MAS berpotensi menjadi beban baru daerah, bukan motor penggerak ekonomi rakyat.

“Jangan sampai Perusda baru ini lahir dengan penyakit lama: nepotisme, pengaturan jabatan, dan minim transparansi. Kalau begitu, cepat atau lambat pasti hancur,” ujar RPK.

RPK pun mendesak Bupati Mimika untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik melalui konferensi pers resmi dan tidak lagi berlindung di balik alasan “caretaker” apabila struktur sebenarnya sudah terbentuk.

“Publik butuh kejujuran, bukan alasan yang berubah-ubah. Jangan sampai setelah diprotes masyarakat asli, baru muncul istilah caretaker untuk meredam kritik,” pungkasnya.

(Editor) Bruce Elang